Warga Natuna Ngadu Jalan Rusak ke Mahfud-Tito: Pakai Motor, Rontok Gigi

Natuna -

Menko Polhukam Mahfud Md dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Pulau Laut, Tarbani, menyampaikan keluhan terkait jalan di wilayahnya yang jelek.

Awalnya Tarbani menyinggung dalam kunjungan kerja pejabat pemerintah ke daerah-daerah kerap menyampaikan sejumlah program kerja. Namun setelah pejabat pemerintah meninggalkan lokasi tinjauan, program kerja yang disampaikan tidak ada realisasi.

"Sering kali kunjungan bapak-bapak menteri, Panglima TNI, dan lain-lain menyampaikan program-program seperti hari ini juga, namun setelah kembalinya hilang lenyap tak tahu rimbanya. Tak ada realisasi," kata Tarbani saat sesi tanya-jawab di Kecamatan Pulau Laut, Natuna, Rabu (24/11/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tarbani mengungkapkan masyarakat Pulau Laut menggantungkan kehidupan dari sektor kelautan. Meski demikian, kata Tarbani, masyarakat di sana juga membutuhkan infrastruktur yang layak, salah satunya jalan yang bagus.

"Mudah-mudahanlah hari ini ada Pak Mendagri, Menko Polhukam, dan direktur dari Menteri Pertahanan yang kami akui 90 persen kehidupan Pulau Laut ini menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan. Namun tidak menutup kemungkinan di sektor-sektor lain kami membutuhkan, di antaranya infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan kami," ujarnya.

"Pertama mungkin kita masih memiliki infrastruktur jalan yang sangat jelek. Jalan lingkar kecamatan yang panjangnya kurang-lebih 30 km hari ini baru terbangun sepertiganya dengan semenisasi yang mungkin Bapak lewati itu luar biasa baru tahun 2020 Pak dibangun, sebelumnya adalah tanah kalau panas berdebu kalau hujan beceknya nauzubillah," lanjutnya.

Tarbani mengatakan jalan di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang biasa diakses anak sekolah rusak. Dia bersyukur Mahfud dan Tito tidak melintasi desa tersebut dengan motor. Pasalnya, guraunya, jalan itu bisa merontokkan gigi.

"Syukur Bapak tadi tidak lewat Tanjung Pala pakai motor, kalau nggak, mungkin rontok gigi Pak, kalau pakai heli tak terasa. Kalau kami sudah biasa Pak, kalau di situ (Tanjung Pala) ada akses ke sekolah ada SMA ada SMP, anak sekolah setiap tiga bulan mungkin bannya ganti bocor, karena jalannya jelek. Harapan nanti BNPP kiranya terealisasi," ucapnya.

Tidak hanya Tarbani, sejumlah warga juga mengeluhkan hal lain. Keluhan tersebut antara lain alat tangkap ikan untuk nelayan dan listrik.

Selengkapnya di halaman selanjutnya

Simak juga 'Jokowi Terima Laporan Kapal China-AS Melintas di Natuna':

[Gambas:Video 20detik]

Tanggapan Tito

Menanggapi keluhan tersebut, Tito menegaskan dirinya tidak datang berkunjung hanya untuk seremonial. "Kita tidak ingin berkunjung datang seremonial Pak, kita ingin berkunjung datang membawa sesuatu dan ada follow up. Dan kalau menanyakan follow up, konsepnya dari bawah. Apa yang menjadi kebutuhan yang perlu penguatan, tadi jalan, gedung PKK di tiga desa dan lain-lain," kata Tito.

Tito lalu meminta Camat Pulau Laut dan Bupati Natuna mendata dan merekap hal apa saja yang dikeluhkan warganya sebab dalam melakukan pembenahan di daerah perlu ada kerja sama. Tito mengatakan dirinya akan menagih data tersebut.

"Tugas Bapak hanya merekap menginventarisir apa yang tadi disampaikan tadi, detail berapa orang yang perlu dikuatkan kapalnya kek, kemudian alat tangkap, yang lain kek, tadi kantor PKK, mungkin tadi genset satu, cuma maunya dua ada cadangan," ujarnya.

"Tolong Pak Bupati juga, kita kan harus bagi beban sama-sama. Setelah dapat inventarisir apa yang disampaikan tadi, Pak Camat tulis, tertulis data perinciannya. Kita bicara detail, kalau kita mau merealisasi harus detail, kalau nggak detail nggak bisa, percuma hilang aja, detail Pak ya dokumen, karena uang negara. Setelah itu disampaikan ke Pak Bupati, Bupati tolong lihat, mana yang mau dikerjain Pak Bupati," lanjutnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan nantinya dari data tersebut, bila pemerintah provinsi tidak sanggup menangani, akan dibantu untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Menurut Tito, Pemerintah Provinsi tidak boleh lepas tangan terkait apa saja kebutuhan di wilayahnya.

"Nah kalau provinsi nyerah juga ya kita, nanti kita akan follow up juga," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya