Brigjen Tumilaar Tanggapi Aturan Baru Periksa Prajurit TNI Seizin Komandan

Trisno Mais - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 20:20 WIB
Irdam Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar
Brigjen Junior Tumilaar (Foto: Screenshoot 20detik)
Manado -

TNI menerbitkan aturan baru tentang prosedur prajurit TNI jika dipanggil aparat penegak hukum (APH), yakni polisi, jaksa, hingga KPK. Brigjen Junior Tumilaar buka suara terkait aturan baru tersebut.

Dia menyebut aturan tersebut terbit tak terlepas dari kasus babinsa di Sulawesi Utara (Sulut) yang sempat dipanggil ke kantor polisi. Tumilaar pernah mengirim surat ke Kapolri terkait pemanggilan babinsa tersebut.

"Itu kan tindak lanjut dari surat saya, Polri jangan memanggil. Karena itu mengganggu sistem pertahanan pertama di darat. Kan itu dasarnya Surat Telegram Panglima di antara UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer," kata Tumilaar saat dihubungi detikcom, Rabu (24/11/2021).

Aturan itu tertuang dalam ST Panglima TNI bernomor ST/1221/2021 yang diteken pada 5 November 2021. Aturan itu mengatur prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Tumilaar mengatakan ada aturan yang mengikat prajurit TNI. Dia berharap aparat penegak hukum mengikuti prosedur yang ada.

"Harapan saya mereka di antaranya Polri, KPK patuhilah undang-undang, siapa lagi yang mematuhi undang-undang itu. Patuhi saja, karena surat telegram itu maksudnya," katanya.

Dia mengatakan isi surat telegram Panglima TNI itu merupakan terjemahan dari UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Harapan saya patuhi, siapa pun kalau tidak patuhi saran ke DPR ubah atau hapus," kata Tumilaar, yang kini menjabat staf khusus KSAD.

Dia berharap aparat penegak hukum mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Peradilan Militer.

"Tepati visinya Kapolri yang namanya presisi. Lakukan itu. Tegakkan hukum yang sudah jadi lembaran negara yang harus kita patuhi. TNI selama ini konsisten terhadap hal itu," katanya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan video 'Periksa Prajurit TNI Harus Lapor Komandan, Ini Kata Komisi I DPR':

[Gambas:Video 20detik]