.webp)
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta agar anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dihapus dari rancangan anggaran 2022. PDIP mengatakan anggaran TGUPP dalam RAPBD 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp 19,8 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2022 di tingkat Badan Anggaran hari ini.
"Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di Komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp 19,8 sekian miliar untuk didrop, dinolkan!" kata Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat Rabu (24/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta itu menuturkan anggaran TGUPP mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, sebutnya, masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir dalam hitungan bulan.
"Di saat masa jabatan Pak Gubernur tinggal hitungan bulan, tapi justru alokasi APBD berkaitan dengan TGUPP justru naik lumayan dibanding tahun 2021. 2021 alokasi untuk TGUPP sekitar Rp 18 koma sekian miliar, tahun 2022 alokasi anggaran justru naik jadi Rp 19 koma sekian miliar," ujarnya.
Gembong mengaku tak mempermasalahkan jumlah anggota TGUPP saat ini. Kendati demikian, Gembong menilai peran TGUPP terlalu sentral sehingga mengganggu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Yang perlu kita kritisi, peran TGUPP sangat sentral, yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu dengan hadirnya TGUPP. Rasanya tidak elok, seorang pejabat Pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," imbuhnya.
Atas hal ini, Gembong menyarankan agar dana operasional TGUPP dihapus dari APBD DKI dan menggunakan dana operasional Gubernur Anies Baswedan.
"Karena itu, mengingat waktu yang tidak terlalu panjang Pak Gubernur menyelesaikan masa jabatannya, silakan menggunakan TGUPP sebanyak-banyaknya. Mau 200 orang kek, 300 orang, monggo, silakan. Tapi jangan gerogoti APBD kita," tegasnya.
"Saran kami kepada Pak Gub, Pak Sekda, silakan digunakan dana operasional yang luar biasa besar itu. Per bulan kan Rp 4 sekian miliar. Kenapa tidak disisihkan untuk sebagian dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP," sambungnya.
(taa/idn)
