Ketua Lembaga Kredit di Buleleng Bali Jadi Tersangka Korupsi Rp 137 M

Sui Suadnyana - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 22:50 WIB
Poster
Ilustrasi korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Buleleng -

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Bali, berinisial NAW ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Ia diduga telah menyelewengkan dana sebesar Rp 137 miliar.

"Tim Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAW yang menjabat selaku Ketua LPD Anturan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-713/N.1.11/Fd.2/11/2021 tanggal 22 November 2021," kata Kejari Buleleng I Putu Gede Astawa dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (23/11/2021).

Astawa mengatakan LPD Anturan sejak 2010 sampai sekarang menjalankan usaha simpan-pinjam. Selain itu, ada usaha tanah kaveling, penerimaan pembayaran rekening listrik, air, telepon, pembayaran pajak dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah berdasarkan hasil pararem prajuru (pengurus) Desa Adat Anturan.

Pada 2019, LPD Desa Adat Anturan memiliki aktiva lain-lain berupa tanah kaveling senilai Rp 28.301.572.500 yang tersebar di 34 lokasi yang berbeda. Namun, dalam aktiva, lain-lain berupa tanah kaveling tersebut juga dimasukkan dana punia senilai Rp 500 juta.

Astawa mengungkap, usaha kaveling tanah dikelola atau dilaksanakan oleh Ketua LPD Anturan. Dalam pengelolaan usaha kaveling tanah tersebut tidak memiliki tenaga pemasaran.

"Sehingga untuk pemasaran tanah kaveling tersebut menggunakan jasa perantara (makelar) dengan memberikan fee sebesar 5% dari hasil penjualan," terangnya.

"Selanjutnya, dana hasil penjualan tanah kavling tersebut disimpan pada rekening simpanan LPD Anturan atas nama penjualan TKV sesuai dengan lokasi tanah kaveling dan mendapatkan bunga," tambahnya.

Astawa menjelaskan, hasil penjualan tanah kaveling tersebut ada yang dipergunakan untuk melakukan tirta yatra (wisata spiritual) diantaranya ke Kalimantan sebesar Rp 500 juta, Lombok sekitar Rp 75 juta ke Gunung Salak sekitar Rp 150 juta dan di Bali sekitar Rp 50 juta.

Wisata spiritual tersebut diikuti oleh semua karyawan dan prajuru (pengurus) Desa Adat, keluarga serta Ketua LPD yang menyimpan dana di LPD Anturan. Namun penggunaan dana tersebut untuk wisata spiritual tidak dilaporkan.

Selain itu, menurut Astawa, kredit yang disalurkan LDP Anturan bermasalah. Dari jumlah kredit yang disalurkan pada 2019 sebesar Rp 244.558.694.000, terdapat tunggakan bunga yang belum dibayar oleh nasabah sebesar Rp 12.293.521.600.

Tunggakan bunga nasabah tersebut kemudian dijadikan kredit, namun tanpa ada perjanjian antara nasabah dengan pihak LPD Anturan. Kredit tersebut juga tidak memiliki dokumen alias kredit fiktif sebesar Rp 150.433.420.956.

Karena itu, dalam pengelolaan LPD Anturan pada 2019 terdapat selisih antara modal sebesar Rp 29.262.215.507,50 dan simpanan masyarakat senilai Rp 253.981.825.542 dengan total asset Rp 146.175.646.344 sehingga kurang-lebih menjadi sebesar Rp 137.068.394.705,50.

"Berdasarkan hasil perhitungan sementara tim penyidik Kejari Buleleng diduga ada temuan selisih dana yang berindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 137 miliar. Sampai saat ini, penyidik masih menunggu perhitungan selisih dana tersebut dari pihak Tim Inspektorat Daerah Buleleng," jelas Astawa.

NAW saat ini disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya berupa dokumen kredit LPD, kendaraan roda empat, 12 sertifikat tanah, dan laporan-laporan keuangan tahunan.

(dwia/dwia)