Kontroversi MUI DKI Bentuk Cyber Army Bela Ulama-Anies

kejahatan cyber — Ilustrasi cyber army (Foto: Internet)

Jakarta -

Program Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber atau cyber army menjadi kontroversi. Cyber army ini dibentuk MUI DKI untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10/2021). Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digital saat ini.

"Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena Bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi," kata Munahar dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Munahar kemudian menyampaikan harapannya agar Infokom memiliki cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam. Alasannya, melawan orang yang menyerang umat Islam adalah tugas utama MUI.

Munahar berharap Infokom MUI DKI bisa beramar makruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Dia menyebut ada buzzer yang telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam.

"Tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI seperti media sosial karena perputarannya cepat. MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya," ujar Munahar.

Selain melawan buzzer penyerang ulama, Munahar berharap cyber army ini bisa membela dan membantu Anies Baswedan. Dia mengatakan, jika para buzzer mencari kesalahan Anies, cyber army bakal mengangkat keberhasilan Anies.

"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.

Cyber Army Jadi Polemik

Program MUI DKI kemudian menuai polemik. Partai-partai yang punya kursi di DPRD DKI terbelah antara mendukung dan mengkritik.

Salah satu yang mengkritik keberadaan cyber army ini adalah PDIP. PDIP mengungkit fatwa MUI yang menyatakan buzzer haram.

"Saya rasa tidak bijak membuat Jakarta semakin terpolarisasi seperti ini," kata anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat dihubungi, Jumat (19/11).

"Ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer," sambung Ima.

Selain PDIP, PKB mengkritik keras langkah MUI DKI membentuk cyber army membela Anies. PKB turut mengaitkan cyber army ini dengan hibah Rp 10,6 miliar dari Pemprov DKI untuk MUI DKI.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

"Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Dia beranggapan cyber army yang dibentuk MUI DKI itu berlebihan. Dia menganggap MUI DKI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.

Selain kritik, ada juga yang mendukung langkah MUI DKI membentuk cyber army untuk membela Anies. Salah satu yang mendukung adalah Gerindra DKI.

"Sebenarnya keberadaan buzzer ini kan sudah bukan hal yang gimana-gimana lagi ya. Jadi kalau MUI mau buat tim buzzer ya tidak jadi masalah juga, kan selama peruntukannya masuk akal dan tidak lebay alias berlebihan, sehingga dapat dinilai kurang pas dengan visi-misi MUI sendiri," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani.

PAN juga mendukung MUI DKI membuat cyber army untuk melawan buzzer yang menyebarkan hoax. Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan PAN menyambut baik langkah MUI DKI sebagai pemersatu umat.

"Langkah MUI ini kita sambut dengan baik, karena MUI ini pemersatu umat, khususnya yang beragama islam. Islam di Indonesia sepembelajaran saya itu kan rahmatan lil alamin Islam tengah, wasatiah. Jadi penting peran MUI menjaga suhu politik, terlebih di DKI," ujarnya.

"Terkait bela Pak Anies, siapa pun pasti dibela asal substansinya benar, dan yang dibela itu kebenarannya, bukan soal individu. Saya rasa itu poinnya," sambung Zita.

MUI Bantah Cyber Army Terkait Hibah Rp 10,6 M

Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar menepis tudingan cyber army itu karena dana hibah Rp 10,6 miliar. Munahar mengatakan tim itu dibuat karena maraknya pemberitaan saat ini yang dapat memecah-belah, terutama umat Islam dan ulama.

"Dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta (11/10) yang lalu, selain membicarakan program ke depan, juga membicarakan tentang makin banyaknya berita-berita yang terkadang ada indikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama," kata Munahar.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Munahar menjelaskan tim siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI. Dia menepis pembentukan tim karena berkaitan dengan dana hibah Rp 10,6 miliar dari APBD DKI.

"Maka ada inisiatif dari kami untuk coba buat semacam cyber army untuk meng-counter berita-berita tersebut, terutama dalam membela umat dan ulama atau dalam kata lain beramar makruf nahi mungkar karena itu adalah salah satu tugas MUI. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah," ucapnya.

Dia juga menyebut orang-orang yang mengaitkan hibah Rp 10,6 miliar dengan cyber army tidak mengenal MUI. Dia menyebut hibah itu bukan untuk pembentukan cyber army.

"Hibah hanya diperuntukkan melaksanakan program-program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan," ujarnya.

"Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI," sambungnya.