.webp)
Puluhan orang yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SMRI) menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta Selatan. Mereka menyuarakan agar KPK mengusut tuntas dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis tes PCR.
Pantauan detikcom di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021), puluhan orang nampak memakai baju berwarna hitam. Mereka juga membawa keranda hitam bertulisan 'korban PCR'.
"Demi mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan. Masalahnya, dengan harga tes PCR yang selangit, sulit bagi rakyat untuk mengaksesnya," kata Ketua Umum SMRI Wahida Baharudin di gedung KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahida lalu menyinggung perihal isu adanya bisnis tes PCR oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia yang melibatkan Luhut dan Erick Thohir. Wahida menyebut dugaan keterlibatan dua menteri Jokowi itu melukai hati masyarakat.
"Belakangan kita ketahui bersama, di balik penyerahan tes PCR ke mekanisme pasar, ternyata ada penyelenggara negara yang diduga terlibat berbisnis tes PCR PT Genomik Solidaritas Indonesia, salah satu perusahaan penyedia jasa PCR, punya kaitan dengan dua pejabat penting di pemerintahan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir," katanya.
"Bagi kami, dugaan keterlibatan kedua pejabat negara itu dalam bisnis PCR sangat melukai rasa kemanusiaan. Bisnis PCR di tengah pandemi bukan hanya memperburuk situasi pandemi, tetapi juga merampok uang rakyat," sambungnya.
Atas dasar itu, SMRI mendesak KPK untuk mengusut tuntas adanya dugaan permainan bisnis PCR oleh pejabat negara. SMRI meminta KPK independen dan transparan.
"Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan," ungkap Wahida.
Tak hanya itu, SMRI, juga menuntut Presiden Jokowi untuk menggratiskan PCR. Hal itu kata Wahida, semata-mata untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
"Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan tes PCR untuk seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan soal dugaan bisnis PCR yang diduga melibatkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir. Alex mengatakan KPK akan mendalami Waketum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal, selaku pelapor.
"Laporannya seperti apa tentu nanti laporan tersebut ditelaah terhadap para pihak yang melaporkan yang akan kita klarifikasi apakah ada bukti-bukti awal yang untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan misalnya," Alex kepada wartawan, Rabu (17/11).
Alex mengatakan KPK tak tebang pilih dalam menindaklanjuti suatu laporan dugaan korupsi. Dia kembali menegaskan, jika terdapat indikasi korupsi, akan segera ditindak.
"Tetapi prinsipnya seperti itu kami melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut. Kita tidak melihat yang melaporkan siapa sih, tentu akan didalami oleh teman-teman di direktorat pengaduan masyarakat dahulu," katanya.
Luhut pun menyatakan siap mundur jika terbukti menerima duit dari bisnis PCR. Luhut menegaskan tak mendapat untung sepeser pun.
Luhut menjelaskan bahwa dia memang memberikan sumbangan uang ke Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namun dia menyebut bahwa sumbangan itu semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, tapi untuk kemanusiaan.
"Kalau ke GSI itu saya naro duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung," kata Luhut dalam wawancara bersama CNN TV, seperti dilihat, Jumat (12/11).
