ADVERTISEMENT

KPK Bakal Klarifikasi Pelapor soal Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick Tohir

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 16:35 WIB
Alexander Marwata menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) capim KPK di Komisi III DPR, Kamis (12/9/2019). Dia menjadi capim pertama yang menjalani fit and proper test.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan soal dugaan bisnis PCR yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir. Alex mengatakan KPK akan mendalami Waketum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal, selaku pelapor.

"Laporannya seperti apa tentu nanti laporan tersebut ditelaah terhadap para pihak yang melaporkan yang akan kita klarifikasi apakah ada bukti-bukti awal yang untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyelidikan misalnya," kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Alex mengatakan KPK tak tebang pilih dalam menindaklanjuti suatu laporan dugaan korupsi. Dia kembali menegaskan, jika terdapat indikasi korupsi, akan segera ditindak.

"Tetapi prinsipnya seperti itu kami melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut. Kita tidak melihat yang melaporkan siapa sih, tentu akan didalami oleh teman-teman di direktorat pengaduan masyarakat dahulu," katanya.

"Kemudian kalau ada indikasi tindak pidana korupsi tentu dilempar ke penyelidikan tentu ada ekspose nanti di sana," sambungnya.

Selanjutnya, Alex mengatakan KPK juga melihat harga standar PCR di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pasalnya, dia mengatakan harga jual PCR akhir-akhir ini kian menurun.

"Karena yang mengadakan antigen, PCR itu kan ada di Kemenkes juga kita lihat harganya di sana kita lihat, kita cek. Mekanismenya jauhnya, kita lihat harga PCR dari Rp 1,5 (juta), ke Rp 500 (ribu) ke Rp 300 (ribu) juga," kata Alex.

Dia berkesimpulan tes PCR ini tidak tertutup kemungkinan menjadi lahan bisnis. Pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan BPK atau BPKP untuk melakukan audit, jika sudah mencapai tingkat penyelidikan.

"Nanti di tingkat penyelidikan adalah audit investigasi misalnya, atau berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mendalami lebih lanjut," ucapnya.

"Ini kan (PCR) selalu ada peluang bisnis di dalam kondisi-kondisi seperti itu ya, yang pintar memanfaatkan situasi itulah yang mendapatkan keuntungan," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Adil Makmur (Prima) menagih progres terkait laporannya tersebut. Prima menagih komitmen KPK untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.

"Kami DPP Prima membawa surat, menagih komitmen awal pada KPK sesuai apa yang kemarin mereka pernah menyatakan sikap mengusut tuntas kasus PCR ini. Kami bersurat agar tagihan awal itu agar bisa dibuka pada publik," kata Waketum Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/11).

(dhn/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT