Partai Adil Makmur (Prima) menagih progres terkait laporannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga berbisnis tes PCR. Prima menagih komitmen KPK untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.
"Kami DPP Prima membawa surat, menagih komitmen awal pada KPK sesuai apa yang kemarin mereka pernah menyatakan sikap mengusut tuntas kasus PCR ini. Kami bersurat agar tagihan awal itu agar bisa dibuka pada publik," kata Waketum Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).
Alif mengatakan kedatangannya ke KPK hari ini hanya untuk menagih pengusutan laporannya terhadap Luhut dan Erick Thohir. Dia meyakini KPK dapat mengusut tuntas dugaan ini.
"Nggak ada tambahan dokumen, kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik. Kemarin kan juga ketua KPK juga kan sudah menyatakan sikap akan mengusut tuntas soal kasus PCR ini," ujar Alif.
Sebagai informasi, dugaan bisnis PCR Luhut juga diketahui dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kendati demikian, Alif enggan membeberkan apakah ada kesamaan data yang dilaporkan di KPK dan Polda Metro.
"Mungkin teman-teman KPK saja yang menjawab. Itu teman-teman Prodem yang melaporkan ke Polda. Saya pikir Polda Metro dan KPK saja yang menjawab apa ada kesamaan data atau tidak," katanya.
Alif mengaku surat yang dilayangkan untuk menagih komitmen KPK itu sudah diterima. Dia berharap ada kejelasan soal bisnis PCR itu kepada publik.
"Sudah diterima surat kami di bagian persuratan. Semoga tidak lama kita bisa melihat kejelasan soal dugaan bisnis PCR ini," katanya.
"Itu yang kami tagih hari ini agar kemudian KPK seperti yang mereka janjikan di tanggal 4 atau 5 soal telaah awal seperti apa progres atau perkembangan apa yang mereka sampaikan saat itu," sambung Alif.
KPK Tindak Lanjuti Dugaan Bisnis PCR
KPK sebelumnya mengatakan akan melakukan verifikasi data dan informasi terkait pelaporan tersebut.
"Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud. KPK memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke saluran Pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (4/11).
Ali menerangkan, verifikasi data merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi pokok aduan sesuai dengan undang-undang. Hal itu, menurut Ali, untuk menentukan apakah pelaporan yang diadukan masuk ke ranah KPK atau tidak
"Tahapan ini penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak," ucapnya.
