Pimpinan KPK: Selalu Ada Peluang Bisnis di Balik Urusan PCR

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 14:22 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri memberi pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung KPK, Rabu (8/1/2019). KPK menunjukkan barang bukti suap yang disita dalam OTT tersebut.
Foto Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata: (Ari Saputra-detik)

Luhut Tak Khawatir Dilaporkan

Jubir bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak ada masalah dengan laporan tersebut. Menurutnya, siapa pun berhak membuat laporan selama memenuhi syarat.

"Ya kami menghargai hal itu. Sebagai negara demokrasi, kan kita semua setara di mata hukum, dan siapa pun punya hak untuk membuat laporan seperti itu, selama memenuhi syarat dan kualitas pengaduan sesuai mekanisme hukum di KPK. Kita menghargai proses itu," kata Jodi, kepada wartawan, Kamis (4/11).

Jodi menegaskan apa yang dilakukan Luhut semata-mata untuk membantu masyarakat. Dia mencontohkan hal itu dalam konteks awal pandemi, ketika banyak negara memperebutkan alat tes COVID-19.

"Mari kita letakkan ini dalam konteks. Ketika terjadi situasi darurat pada awal masa pandemi tahun lalu di mana banyak negara berebut alat PCR, alat ekstraksi rNA, reagen buat PCR dan buat rNA, dan sebagainya, Pak Luhut secara pribadi diminta ikut membantu. Sehingga Pak Luhut tergerak untuk membantu supaya saat itu Indonesia punya fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar," ujarnya.

Jodi menekankan kalau Luhut tidak sama sekali mengambil keuntungan dari PT GSI. Menurutnya, apa yang diperoleh PT GSI itu akan bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus membantu Kementerian Kesehatan.

"Keuntungan yang diperoleh GSI itu juga digunakan kembali untuk bermanfaat bagi masyarakat, seperti untuk memberikan tes swab gratis dan juga genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan, bukan dibagi-bagi dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau dalam bentuk lainnya," ucapnya.


(azh/dhn)