UMP Artinya Upah Minimum Provinsi, Ini Penjelasannya

UMP artinya Upah Minimum Provinsi. Adapun untuk nilai UMP 2022 akan mengalami penyesuaian, ada yang naik namun juga disebutkan ada juga yang tidak.

Diketahui salah satu Provinsi yang akan naik adalah DKI Jakarta. Namun keputusannya belum final.

Berikut serba-serbi informasi soal UMP artinya Upah Minimum Provinsi dan sederet kabar terbarunya.

Penyesuaian Nilai UMP 2022

Kini diketahui UMP artinya adalah Upah Minimum Provinsi. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan penyesuaian nilai UMP tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS). Rata-rata terjadi penyesuaian UMP sebesar 1,09%.

"Data Statistik Upah Minimum secara umum ya, upah minimum terendah akan terjadi di Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan upah minimum tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp 4.453.724. Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuk Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/2021).

Meski begitu, kabar kenaikan UMP tahun depan hingga 1,09% ditentukan oleh Gubernur. Jadi belum bisa dipastikan apakah semua provinsi akan mengalami kenaikan UMP.

"Saya bilang tergantung nanti Gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09%. Hati-hati ya memahaminya," jelas dia.

Penghitungan Penetapan UMP 2022

Penentuan UMP tahun depan berdasarkan batas atas dan batas bawah suatu wilayah. Hal ini diatur dalam pasal 26 PP No 36 Tahun 2021.

"Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan. Kedua, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat ditetapkan. Ketiga nilai upah minimum tertentu dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum," tuturnya.

"Ini formula bukan dari Kemenaker saja, tetapi kami umumnya dengan Dewan Pengupahan nasional," katanya.

Setiap Gubernur paling lambat harus mengumumkan penetapan UMP 21 November 2021 mendatang. Penyesuaian UMP disesuaikan dengan formula PP 36/2021.

"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi, paling lambat 21 November 2021 ini, sekitar 6 hari lagi. Karena 21 itu hari minggu maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur," ungkapnya.

Meski bakal diumumkan Gubernur, penghitungan penetapan UMP tahun depan tak dtentukan Gubernur saja. Ada berbagai pihak yang ikut membahasnya.

"Mungkin bukan Gubernur yang utak-atik ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinar Tenaga Kerja, bekerjasama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada Gubernur untuk menjadi ketetapan UMP," imbuhnya.

Kini UMP artinya apa sudah diketahui. Berikut informasi soal pengumuman UMP DKI Jakarta di halaman selanjutnya.