.webp)
Fraksi PDIP DKI Jakarta meminta agar anggaran sumur resapan dicoret dari APBD 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sejak awal Pemprov DKI menyusun program kerja sesuai kebutuhan.
"Soal sumur resapan silakan didiskusikan oleh komisi DPRD dengan dinas terkait. Prinsipnya, pemprov menyusun anggaran, menyusun program itu sesuai kebutuhan yang ada untuk kebaikan kota dan warga Jakarta. Jadi program yang mana, disepakati dan dipilih berapa besarnya, tentu ada prioritas-prioritas dan tahap-tahapannya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021).
Riza meminta agar usulan pencoretan anggaran sumur resapan dapat didiskusikan terlebih dahulu oleh Pemprov DKI. Dia berharap eksekutif bersama legislatif dapat bermusyawarah dalam menentukan program dalam menentukan program penanggulangan banjir untuk Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu kami persilakan teman-teman dari dinas terkait bersama dengan DPRD untuk membahas lebih lanjut dan lebih detail lagi. Untuk memastikan program mana yang disepakati dan disetujui, harapan kami penting segera dibahas dan kami putuskan rancangan APBD disampaikan," jelasnya.
Selain sumur resapan, PDIP menyoroti program normalisasi sungai yang mandek selama 4 tahun terakhir. Terkait hal ini, Riza memastikan normalisasi akan bergulir pada 2022.
"Insyallah, kita sudah diskusikan dengan Kementerian PUPR," imbuhnya.
"Semua program terkait pengendalian banjir dan penanganan banjir sudah disusun perencanaannya termasuk normalisasi, naturalisasi dan lain-lain. Pembangunan tanggul polder, waduk, semua sudah di susun mana prioritas tahapannya disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, PDIP meminta agar anggaran sumur resapan dialokasikan untuk normalisasi sungai. PDIP menganggap pembangunan sumur resapan sebagai program tak jelas.
Usulan F-PDIP itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Agustina Hermanto atau Tina Toon, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBF DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 hari ini.
"Program-program yang tidak jelas, seperti sumur resapan, kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata Tina Toon saat rapat, Selasa (16/11/2021).
Anggota Komisi A DPRD DKI itu mencatat Pemprov DKI tahun depan menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk normalisasi atau restorasi sungai. PDIP mendorong agar program normalisasi bisa direalisasikan pada 2022.
"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," sebutnya
Lihat Video: Sumur Resapan di Atas Trotoar yang Disoal Warga dan Tanggapan Riza
