Pemko Medan Jawab Kritik Demokrat soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20%

Datuk Haris Molana - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 17:26 WIB
Kantor Wali Kota Medan
Kantor Wali Kota Medan (Ahmad Arfah Lubis/detikcom)
Medan -

Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan mengkritik RAPBD 2022 karena dinilai tidak pro terhadap pendidikan. Plt Kadis Pendidikan Kota Medan, Topan Ginting, menjawab kritik itu.

"Mungkin bisa ditanyakan lagi sama beliau, dapat angkanya dari mana. Karena kalau di angka kita di Bappeda itu sudah 20 persen," kata Topan kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Topan mengaku bingung dengan angka yang disebut Demokrat. Topan menyebut anggaran pendidikan itu sudah mencapai 20 persen dari total RAPBD.

"Sudah (20 persen). Karena ada anggaran yang kita titip di Dinas PKP2R (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) sekitar Rp 69 miliar untuk bangunan dan renovasi sekolah," ucap Topan.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Medan mengkritik RAPBD 2022 karena dinilai tidak pro-pendidikan. Menurut Demokrat, anggaran pendidikan dalam RAPBD itu tidak mencapai 20 persen.

Hal ini disampaikan Fraksi Demokrat saat rapat paripurna pandangan umum terhadap RAPBD Pemerintah Kota Medan tahun 2022. Fraksi Demokrat awalnya menyampaikan jumlah anggaran pendidikan Kota Medan dalam RAPBD 2022.

"Anggaran pendidikan sebesar Rp 1,205 triliun lebih atau sekitar 18,92 persen dari total belanja daerah," kata juru bicara F-Demokrat saat rapat paripurna, Ishaq Abrar Tarigan, di gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/11).

Ishaq merincikan, dari total Rp 1,205 triliun rancangan anggaran pendidikan itu, untuk program pendidikan dasar dialokasikan 15,65 persen. Sedangkan untuk pendidikan menengah pertama 11,40 persen, pengelolaan PAUD sebesar 2,65 persen, pengelolaan pendidikan nonformal sebesar 1,05 persen, dan penyediaan gaji sebesar 60,49 persen.

"Dari uraian belanja di dinas pendidikan di atas, kami sangat menyayangkan anggaran pada tahun anggaran 2022 ini tidak memenuhi kewajiban alokasi anggaran belanjaan pendidikan yang telah diatur undang-undang sebesar 20 persen," ucap Ishaq.

"Artinya pemerintah Kota Medan belum pro terhadap pendidikan," tambahnya.

Ishaq mengatakan pihaknya menilai anggaran yang dikucurkan Pemko Medan untuk pendidikan hanya berfokus pada gaji pegawai dan operasional. Ishaq juga menilai program di dinas pendidikan hanya menyelesaikan kegiatan-kegiatan rutin tanpa adanya terobosan.

(haf/haf)