Penjelasan dari Surat Mensesneg ke Eks Pegawai KPK soal Banding

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 15:20 WIB
Mensesneg Pratikno
Mensesneg Pratikno (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons surat banding administrasi dari eks pegawai KPK yang berisi permintaan agar berkoordinasi ke MenPAN-RB hingga Polri. Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, mengatakan balasan surat tersebut merupakan penegasan sikap dari pemerintah.

"Isi dari balasan surat Menteri Sekretaris Negara sudah konsisten dengan langkah pemerintah selama ini. Surat ini merupakan sebuah penegasan dari sikap dan tindakan pemerintah selama ini. Jadi, bukan hal baru," kata Faldo kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Faldo lantas berbicara mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Faldo menyatakan pemerintah menghormati putusan MA dan MK.

"Dalam putusan MA dan MK, tindak lanjut masalah pegawai KPK yang tidak lolos TWK adalah domain pemerintah, dalam hal ini BKN dan KemenPAN-RB. Ini juga konsisten dengan sikap Presiden kepada Polri yang diizinkan untuk merekrut eks pegawai KPK. Makanya, Polri disebutkan dalam surat itu," ujar Faldo.

"Maka, silakan berkoordinasi dengan lembaga terkait, untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam koridor peraturan dan UU. Semua keputusan pemerintah juga sudah berlandaskan aturan yang berlaku. Kami kira itu sudah cukup jelas arahnya," sambung Faldo.

Surat balasan dari Mensesneg itu sebelumnya diungkap oleh salah satu eks pegawai KPK, Hotman Tambunan. Hotman menyebut surat balasan itu terkesan normatif.

"Jawabannya normatif ya dan menyerahkan tindak lanjutnya ke MenPAN-RB, BKN, dan Kepolisian RI," kata Hotman kepada wartawan, Senin (15/11).

Hotman mengatakan kini eks pegawai KPK sedang mempersiapkan koordinasi dengan pihak terkait tersebut.

"Hal itu tentu sedang berproses saat ini," ujarnya.

Adapun surat itu berbunyi:

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 21 Oktober 2021 kepada presiden perihal banding administrasi pembatalan dan/atau tidak sahnya keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemberhentian pegawai KPK dan permohonan penetapan/pengangkatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), bersama ini kami sampaikan bahwa terhadap permohonan dimaksud.

Kiranya saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara, guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Surat tersebut ditandatangani oleh Mensesneg Pratikno. Surat itu tertanggal 9 November 2021.

Simak juga 'Polri Buat Regulasi soal Perekrutan Eks Pegawai KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/fjp)