.webp)
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno merespons surat banding administrasi yang dilayangkan eks pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Eks pegawai KPK menyebut Pratikno menyarankan agar berkoordinasi ke MenPAN-RB hingga Polri.
Salah satu eks pegawai, Hotman Tambunan, mengungkap surat balasan tersebut. Hotman menyebut balasan itu diberikan dalam bentuk surat oleh Mensesneg kepada pihaknya.
"Jawabannya normatif ya dan menyerahkan tindak lanjutnya ke MenPAN-RB, BKN, dan Kepolisian RI," kata Hotman kepada wartawan, Senin (15/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hotman mengatakan kini eks pegawai KPK sedang mempersiapkan koordinasi kepada pihak terkait tersebut.
"Hal itu tentu sedang berproses saat ini," ujarnya.
Adapun surat itu berbunyi:
Sehubungan dengan surat saudara tanggal 21 Oktober 2021 kepada presiden perihal banding administrasi pembatalan dan/atau tidak sahnya keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemberhentian pegawai KPK dan permohonan penetapan/pengangkatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), bersama ini kami sampaikan bahwa terhadap permohonan dimaksud.
Kiranya saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara, guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Surat tersebut ditandatangani oleh Mensesneg Pratikno. Surat itu tertanggal 9 November 2021.
Sebelumnya, sebanyak 42 eks pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengajukan permohonan banding administratif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka meminta Jokowi membatalkan keputusan pimpinan KPK tentang pemberhentian pegawai KPK dan permohonan penetapan/pengangkatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, banding administratif ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden RI," kata mantan pegawai KPK, Ita Khoiriyah, kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).
Ita menerangkan, pada 5 Oktober lalu, para mantan pegawai KPK telah mengirimkan surat keberatan terhadap pimpinan KPK atas keputusan pemberhentian itu. Akan tetapi, KPK menolak keberatan itu.
"Dalam surat balasan tersebut pimpinan KPK sama sekali tidak mengakui dan tidak menyinggung sama sekali pelanggaran dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan berupa maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM RI," ungkapnya.
Dalam rincian banding administratif itu, 42 mantan pegawai KPK turut membawa hasil pemeriksaan sejumlah lembaga yang menyelidiki proses TWK KPK ini, yakni Ombudsman dan Komnas HAM. Tak hanya itu, mereka juga membawa uraian uji materi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik TWK.
"Bahwa atas perencanaan dan pelaksanaan asesmen TWK yang dibuat sebagai dasar oleh Pimpinan KPK untuk memberhentikan kami dalam SK PDH telah dilakukan uji materi dan pemeriksaan/penyelidikan yaitu oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Ombudsman RI, Komnas HAM RI," tuturnya.
