.webp)
KPK memberikan ceramah antikorupsi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) sesuai dengan programnya pada PAKU Integritas. Mensos Tri Rismaharini hadir langsung dan mengakui kepemimpinannya belum sempurna.
"Jadi insyaallah belum sempurna betul, tapi insyaallah kita sudah menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, belum sempurna saya katakan, belum sempurna karena masih memang saya harus juga ada beberapa yang nanti training mungkin juga saya akan minta bantuan dengan KPK," kata Risma di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021).
Risma menyebut telah berupaya bekerja sama dengan pegawainya di Kemensos. Dia mengakui harus banyak yang dibenahi di kementeriannya itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami sudah mencoba melakukan berbagai upaya, termasuk juga dengan seluruh teman-teman di Kementerian Sosial. Memang agak berat karena ada beberapa yang menurut saya memang harus dibenahi dari dasarnya," kata Risma.
"Saya bersyukur saya mantan birokrat yang saya mengerti tentang administrasi pengelolaan keuangan dan administrasi pengelolaan proyek, itulah yang sekarang juga saya berikan kepada teman-teman di Kementerian Sosial," tambahnya.
Saat menjabat Wali Kota Surabaya, Risma menceritakan bahwa dia menunjuk inspektorat karena memiliki istri yang bekerja di KPK. Ia yakin inspektorat itu akan lebih mudah memahami bagaimana kerjanya nanti.
"Terutama, misalkan, saat saya menjadi wali kota ada salah satu pejabat yang saya tunjuk itu karena dia istrinya pemeriksa di KPK, Kenapa saya tunjuk menjadi pejabat di inspektorat? Itu dengan harapan saya apa dia bisa mempelajari tentang bagaimana apa nama mekanisme dan prosedur pemeriksaan," ujar Risma.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berbicara soal komitmen pejabat negara. Dia menyebut pejabat negara seharusnya memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan di kementerian masing-masing.
"Yang penting sebenarnya adalah integritas itu bicara tentang komitmen, kalau komitmennya mengabdi kepada rakyat, menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepada kita, khususnya yang Kemensos adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial. Maka komitmen itu kemudian akan terimplementasi dalam perbaikan-perbaikan," kata Ghufron.
Ghufron berharap Kemensos dapat lebih baik lagi ke depannya. Dia juga berharap korupsi tidak terjadi lagi di Kemensos.
"Kita berharap mudah-mudahan Kemensos semakin hari semakin bagus lagi, mudah-mudahan Kemudian tidak ada masalah lagi di Kemensos untuk waktu waktu yang akan datang," katanya.
Program 'Ceramah' KPK
PAKU Integritas ini dilakukan KPK terhadap 10 kementrian/lembaga guna memberi penguatan antikorupsi. Kemensos adalah lembaga yang terakhir diberikan.
Selain Risma, hadir Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan Jaminan dan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, serta Kaban Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Hartomo Laras. Pasangan masing-masing juga dijadwalkan hadir.
KPK memandang Kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK termasuk di masa pandemi ini, salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial (bansos) pada 2020.
KPK dan Kemensos juga telah berkolaborasi dalam penanganan keluhan terkait bansos dengan memanfaatkan aplikasi JAGA Bansos yang diinisiasi KPK.
KPK juga sudah memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan bansos, termasuk di dalamnya terkait penataan data telah disampaikan dan ditindaklanjuti Kemensos. Antara lain KPK sempat menyoroti terkait kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data.
Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik.
