.webp)
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan layanan bus Trans Mamminasata di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bus tersebut melayani 4 rute atau koridor yang menghubungkan sejumlah lokasi penting di Kota Makassar.
Direktur Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Suharto, mengungkapkan, Trans Mamminasata hadir dengan menyediakan 81 unit bus yang melayani penumpang pada 4 rute dengan 261 titik halte.
"Jam operasionalnya dimulai pukul 06.00 hingga 23.00 Wita," ujar Suharto dalam keterangan pers Kemenhub yang diterima detikcom, Selasa (16/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Bus Trans Mamminasata di Makassar (Dok. Kemenhub) |
Berikut ini 4 koridor layanan Bus Trans Mamminasata di Makassar.
Koridor 1:
Terminal Mallengkeri-Unhas (melalui Jl Metro Tj Bunga) sebanyak 21 unit bus.
Koridor 2:
Mall Panakkukang-Bandara Sultan Hasanuddin sebanyak 18 unit bus.
Koridor 3:
Kampus 2 PNUP-Kampus 2 PIP sebanyak 25 unit bus.
Koridor 4:
Pelabuhan Soekarno-Hatta-UIN Samata sebanyak 17 unit bus.
Suharto menambahkan, semua Bus Trans Mamminasata telah dipersiapkan untuk semua kalangan masyarakat, termasuk untuk penyandang disabilitas.
"Melalui program BTS (buy the service), maka diharapkan simpul-simpul transportasi dapat saling terhubung seperti halnya Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta," jelasnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi secara simbolik telah meluncurkan layanan Trans Mamminasata ini pada Sabtu (13/11) lalu di Kawasan Lego-Lego Center Point Indonesia (CPI), Makassar.
Budi mengungkapkan, layanan Trans Mamminasata di Makassar merupakan program BTS Kemenhub yang pertama di wilayah Indonesia timur.
"Angkutan massal perkotaan dengan skema BTS ini sebelumnya sudah dimulai sejak tahun 2020 di kota-kota besar seperti di Medan, Yogyakarta, Solo, Denpasar, maupun Palembang," jelasnya.
"Khusus untuk di tahun 2021 kami juga mengembangkan kembali program BTS di 5 (lima) kota metropolitan lainnya salah satunya Kota Makassar. Di mana kebijakan ini sebagaimana implementasi dari UU 22/2009, yaitu pemerintah hadir untuk menyiapkan angkutan massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni menyediakan angkutan yang nyaman, murah, dan mudah diakses," lanjut Budi.
(nvl/zap)
