Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memberi tahu kepala daerah lebih dulu jika ingin melakukan operasi tangkap tangan (OTT). ICW menganggap pernyataan Bupati Banyumas lawakan.
"ICW beranggapan pernyataan Bupati Banyumas itu sangat mengada-ada dan lebih terdengar seperti bahan lawakan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (15/11/2021).
Kurnia menyebut Bupati Banyumas, Achmad Husein, sepertinya tidak paham bahwa aparat penegak hukum tentunya dipayungi undang-undang. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal.
"Sebab, solusi yang ia tawarkan benar-benar tidak masuk akal. Betapa tidak, ia seperti tidak memahami bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau penegak hukum lain, baik kepolisian atau kejaksaan, adalah penegak hukum yang dimandatkan oleh undang-undang untuk menindak segala praktik korupsi," kata Kurnia.
Selanjutnya, Kurnia menyebut OTT tentu dilakukan KPK sesuai aturan dalam KUHAP. Dia mengatakan kepala daerah untuk tentu tidak terlibat korupsi jika tak mau terjaring OTT.
"Salah satu metode penindakannya melalui tangkap tangan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Jika ia tidak ingin diproses hukum, ya jawabannya sederhana, jangan korupsi!" katanya.
Video Bupati Banyumas tentang 'dipanggil KPK dulu sebelum OTT' viral. Video itu menuai kontroversi. Berikut pernyataan Achmad dalam video yang viral itu:
Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT.
Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan video 'Saran Novel ke Bupati Banyumas: Takut OTT? Ya Jangan Terima Suap':
