.webp)
Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memberi tahu kepala daerah lebih dulu jika ingin melakukan operasi tangkap tangan (OTT). ICW menganggap pernyataan Bupati Banyumas lawakan.
"ICW beranggapan pernyataan Bupati Banyumas itu sangat mengada-ada dan lebih terdengar seperti bahan lawakan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (15/11/2021).
Kurnia menyebut Bupati Banyumas, Achmad Husein, sepertinya tidak paham bahwa aparat penegak hukum tentunya dipayungi undang-undang. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab, solusi yang ia tawarkan benar-benar tidak masuk akal. Betapa tidak, ia seperti tidak memahami bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau penegak hukum lain, baik kepolisian atau kejaksaan, adalah penegak hukum yang dimandatkan oleh undang-undang untuk menindak segala praktik korupsi," kata Kurnia.
Selanjutnya, Kurnia menyebut OTT tentu dilakukan KPK sesuai aturan dalam KUHAP. Dia mengatakan kepala daerah untuk tentu tidak terlibat korupsi jika tak mau terjaring OTT.
"Salah satu metode penindakannya melalui tangkap tangan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Jika ia tidak ingin diproses hukum, ya jawabannya sederhana, jangan korupsi!" katanya.
Video Bupati Banyumas tentang 'dipanggil KPK dulu sebelum OTT' viral. Video itu menuai kontroversi. Berikut pernyataan Achmad dalam video yang viral itu:
Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT.
Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan video 'Saran Novel ke Bupati Banyumas: Takut OTT? Ya Jangan Terima Suap':
Achmad tampak menyampaikan hal itu dengan membaca teks dalam sebuah kegiatan di dalam ruangan. Belakangan diketahui kegiatan itu berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, di mana memang Ketua KPK Firli Bahuri hadir dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pada Kamis, 11 November 2021.
Kritik lantas berdatangan bagi Achmad. Hingga akhirnya Bupati Banyumas itu memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya.
Salah satu poin klarifikasinya sebagai berikut:
Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja sehingga diteruskan.
Kalau dilihat kabupaten yang pernah di-OTT kemajuannya hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam-ketakutan walaupun tidak lagi ada korupsi.
Namun belakangan diketahui klarifikasi itu sudah tidak ada di Instagram Bupati Banyumas.
