Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Kejaksaan

Eva Safitri - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 17:02 WIB
Rapat Komisi III DPR-PPATK (Matius Alfons/detikcom).
Foto ilustrasi rapat Komisi III DPR. (Matius Alfons/detikcom)
Jakarta - Komisi III DPR membentuk panitia kerja (panja) terkait RUU Kejaksaan. Panja itu diketuai oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.

"Untuk lebih mendalami dan mengefektifkan pembahasan RUU, pimpinan memberikan kesempatan dan waktu pada masing-masing fraksi untuk menanggapi DIM pemerintah. Setelah itu, DIM akan dibahas pada tingkat Panja pada hari Senin tanggal 22 November 2021," kata Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, saat memimpin rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

"Untuk itu, kami meminta persetujuan forum, apakah dapat dibentuk panja dan panja ini dipimpin oleh Bapak Adies Kadir apakah dapat disetujui?" lanjutnya.

Keputusan itu pun disetujui oleh seluruh anggota yang hadir. Selain itu, Komisi III menyampaikan 14 poin penekanan dalam pembahasan RUU Kejaksaan ini.

Hal itu dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh. Berikut ini 14 poin yang dibacakan:

1. Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai standard perlindungan profesi jaksa yang diatur di dalam United Nation Guidelines on the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutor (IAP) mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.

2. Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial berdasarkan UU yang mengatur mengenai intelijen negara.

3. Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan pengamanan terhadap barang cetakan harus melalukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan. Mengingat perkembangan teknologi, maka termasuk di dalamnya melaksanakan pengawasan multimedia.

4. Pengaturan fungsi Advocate General bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung selain sebagai Penuntut Umum tertinggi di negara Republik Indonesia, juga memiliki kewenangan Advocate General sebagaimana disebutkan salah satunya dalam undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi. Dalam pelaksanaan fungsinya, Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya juga dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah

5. Pengaturan kewenangan Kejaksaan dan dalam melakukan mediasi penal dalam kerangka sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system).

6. Pengaturan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penyelenggaraan pusat pemantauan (monitoring) di bidang tindak pidana.

7. Pengaturan kewenangan Kejaksaan untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

8. Pengaturan kewenangan kejaksaan menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi.

9. Pengaturan mengenai penundaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

10. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi kejaksaan.

11. Penguatan sumber daya manusia kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.

12. Pengaturan kewenangan kerja sama kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan kejaksaan sebagai Focal Point pada lembaga International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA), International Association of Prosecutor (IAP), dan forum jaksa agung China-ASEAN.

13. Pengaturan untuk kewenangan kejaksaan lain, seperti memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik maupun memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

14. Penegasan peran kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat dalam keadaan bahaya, darurat sipil, dan militer, dan dalam perang. (eva/knv)