.webp)
Program pembuatan sumur resapan di Jakarta dikritik. Program itu dinilai hanya untuk menyerap anggaran di akhir tahun 2021.
Kritik dari FAKTA
Kritik terkait sumur resapan salah satunya datang dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor. Dia menilai pembangunan sumur resapan di atas trotoar sepanjang Jalan Raden Said Soekanto di dekat Kanal Banjir Timur (KBT) salah tempat.
"Melihat pembuatan sumur resapan yang lucu dan tidak berfungsi ini tidak tepat sasaran tempatnya. Posisi sumur resapan justru tidak berfungsi sebagai tempat meresapnya air hujan. Justru yang terjadi adalah air tetap tergenang dan sumur resapan tidak ada gunanya," kata Azas Tigor kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azas mengatakan kawasan KBT tak perlu dilengkapi sumur resapan. Menurutnya, KBT bisa difungsikan sebagai tempat penampungan air hujan.
"Tidak perlu lagi membuat sumur resapan di sekitar sungai BKT karena sudah ada BKT sebagai tempat menampung dan menyalurkan air," jelasnya.
Daripada membangun sumur resapan, Tigor menyarankan Pemprov DKI memperbaiki saluran sekunder di KBT. Menurutnya, penyumbatan pada saluran air menjadi penyebab jalan sekitar KBT kerap terendam air hujan.
"Sekarang ini titik banjir bertambah banyak di banyak jalan raya sebagai akibat saluran air tidak lancar menuju Banjir Kanal Timur maupun Banjir Kanal Barat," ujarnya.
Dia menilai proyek sumur resapan menjadi sia-sia arena dibangun di lokasi yang tidak pas. Dia juga menyoroti sumur resapan yang baru gencar dibangun di akhir tahun anggaran 2021.
"Jadinya memang pembuatan sumur resapan Anies adalah untuk resapan anggaran dalam APBD Jakarta 2021, bukan untuk sumur resapan air," ujarnya.
Simak video 'Sumur Resapan di Atas Trotoar yang Disoal Warga dan Tanggapan Riza':
Penjelasan Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan mengenai program sumur resapan yang dikritik FAKTA. Pemprov DKI menjelaskan soal upaya pencegahan agar tak ada genangan.
"Itu sebenarnya membantu supaya, (ketika) ada hujan ekstrem, hujan lebat, dalam durasi pendek, biasanya menggenanginya di jalan, supaya jalannya tidak tergenang dan masuk ke situ. (Jadi) bukan menampung air di trotoar," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Dudi Gardesi saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/11/2021).
Dudi awalnya menuturkan yang dibangun di kawasan tersebut bukan merupakan sumur resapan, melainkan drainase vertikal. Adapun drainase vertikal dapat membantu proses penyurutan genangan air di jalan raya. Ketika hujan mengguyur kota, air hujan akan ditampung di dalam drainase vertikal.
Jika rendaman telah surut, kata dia, air dalam drainase akan dibuang secara perlahan menggunakan pompa ke sungai.
"Kalau kondisi air menutup jalan, bisa diresapkan. Kalau sudah meresap, nanti kita akan bikin semacam air keluar perlahan-perlahan gitu. Jadi tidak ada air menggenangi di tampungan tersebut," terangnya.
Dudi menjelaskan pada dasarnya drainase vertikal diharapkan dapat mengurangi beban drainase di sekitar BKT. Jika air langsung mengalir ke BKT, dikhawatirkan air di BKT akan cepat limpas. Dia mencontohkan kondisi limpas seperti ini kerap terjadi di Kali Mookervart.
"Contoh kalau seperti itu nanti jadinya kayak di Mookevart, jadi bocor bolong-bolong masuk ke dalam sewaktu air masuk ke atas. Kalau seperti itu semestinya dibikin saluran genome, di pinggir flood control kita nantinya apakah secara gravitasi dengan pompa masuk ke banjir kanalnya," terangnya.
Dudi kemudian menjelaskan perbedaan sumur resapan dengan drainase vertikal. Secara umum, fungsi drainase vertikal tak hanya meresapkan air ke tanah, tetapi juga sebagai tempat penampungan air.
Bisa dikatakan sumur resapan sebagai bagian dari drainase vertikal.
"Drainase vertikal kan terdiri dari sumur resapan kayak kolam-kolam deteksi, ada kayak rangkaian seperti modular, ada yang sumur agak dalam sehingga kita menembus ke lapisan pasir," jelasnya.
"Sumur resapan bagian dari drainase vertikal, Pak. Kan ada sumur resapan, ada yang modular, ada yang sumur kedalaman sedang 20-60 tergantung dari lapisan pasir di bawahnya untuk menurunkan air," sambungnya.
PDIP Soroti Manfaat Sumur Resapan
PDIP DKI Jakarta juga mengkritik program sumur resapan yang dinilai tak bermanfaat dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. PDIP menilai manfaat dari pembangunan sumur resapan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI.
"Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar, sangat tak bermanfaat," kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).
Anggota Komisi A itu mengatakan di tahun ini total anggaran untuk pembangunan sumur resapan sekitar Rp 400 miliar. Anggaran ini, sebutnya, bisa dialokasikan ke kegiatan penanganan banjir lainnya.
"Rp 400 sekian miliar loh tahun 2021 ini. Cukup Rp 400 M untuk mengentaskan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan," tegasnya.
Untuk itu, F-PDIP akan berupaya mencoret anggaran sumur resapan dalam APBD 2022. PDIP berharap anggaran bisa dialihkan ke program normalisasi sungai.
Pasalnya, kondisi sungai-sungai di Jakarta sudah tidak normal lagi. Dia juga meyakini program normalisasi efektif dalam mengendalikan banjir.
"Kita minta kepada teman-teman untuk kita drop lah sumur resapan. Karena kita lihat ternyata sangat tak signifikan manfaatnya," imbuhnya.
"Mau nggak mau normalisasi, jangan mimpi naturalisasi. Dia (Anies) mimpi tapi nggak dieksekusi. Kenapa kita kencang PDIP untuk normalisasi? Karena Sungai kita nggak normal. Kalau pelebaran mau nggak mau penataan pada kampung di bantaran sungai," sambungnya.
