.webp)
PDIP DKI Jakarta mengkritik program sumur resapan yang dinilai tak bermanfaat dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. PDIP menilai manfaat dari pembangunan sumur resapan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI.
"Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar, sangat tak bermanfaat," kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).
Anggota Komisi A itu mengatakan di tahun ini total anggaran untuk pembangunan sumur resapan sekitar Rp 400 miliar. Anggaran ini, sebutnya, bisa dialokasikan ke kegiatan penanganan banjir lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rp 400 sekian miliar loh tahun 2021 ini. Cukup Rp 400 M untuk mengentaskan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan," tegasnya.
Untuk itu, F-PDIP akan berupaya mencoret anggaran sumur resapan dalam APBD 2022. PDIP berharap anggaran bisa dialihkan ke program normalisasi sungai.
Pasalnya, kondisi sungai-sungai di Jakarta sudah tidak normal lagi. Dia juga meyakini program normalisasi efektif dalam mengendalikan banjir.
"Kita minta kepada teman-teman untuk kita drop lah sumur resapan. Karena kita lihat ternyata sangat tak signifikan manfaatnya," imbuhnya.
"Mau nggak mau normalisasi, jangan mimpi naturalisasi. Dia (Anies) mimpi tapi nggak dieksekusi. Kenapa kita kencang PDIP untuk normalisasi? Karena Sungai kita nggak normal. Kalau pelebaran mau nggak mau penataan pada kampung di bantaran sungai," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor mengkritik Pemprov DKI Jakarta membuat sumur resapan di atas trotoar sepanjang Jalan Raden Said Soekanto di dekat Kanal Banjir Timur (KBT). Dia menilai pembangunan itu salah tempat.
"Melihat pembuatan sumur resapan yang lucu dan tidak berfungsi ini tidak tepat sasaran tempatnya. Posisi sumur resapan justru tidak berfungsi sebagai tempat meresapnya air hujan. Justru yang terjadi adalah air tetap tergenang dan sumur resapan tidak ada gunanya," kata Azas Tigor kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Azas mengatakan kawasan KBT tak perlu dilengkapi sumur resapan. Menurutnya, KBT bisa difungsikan sebagai tempat penampungan air hujan.
"Tidak perlu lagi membuat sumur resapan di sekitar sungai BKT karena sudah ada BKT sebagai tempat menampung dan menyalurkan air," jelasnya.
Daripada membangun sumur resapan, Tigor menyarankan Pemprov DKI memperbaiki saluran sekunder di KBT. Menurutnya, penyumbatan pada saluran air menjadi penyebab jalan sekitar KBT kerap terendam air hujan.
(taa/isa)
