Firli Bahuri Puji Sistem Antikorupsi Jateng, Ganjar Pamer Grup WA Bareng KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 17:40 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri Temui Ganjar Pranowo dkk
Ketua KPK Firli Bahuri Temui Ganjar Pranowo dkk (Dok istimewa)
Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Firli memuji sistem antikorupsi di Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Firli dalam Rapat Koordinasi Pemberantas Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/11). Selain Ganjar, ada kepala daerah dan Ketua DPRD Jateng.

"Hari ini kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi," kata Firli Bahuri, di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah, melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat (12/11/2021).

Dalam pertemuan ini, Firli juga mengapresiasi Provinsi Jateng karena hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi, Jateng menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Dia meminta Ganjar mempertahankan itu.

"Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya Bupati, Walikota. Namun demikian monitor ini adalah indikator apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi, karena tugas pokok KPK itu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi," ucapnya.

Ganjar Punya Grup WA Bersama KPK

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK. Ganjar menyebut grup itu sifatnya konseling terbuka.

Grup WA itu untuk memastikan bahwa pemerintahan hingga anggaran negara di Jawa Tengah dipergunakan dengan baik. Dia juga mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan KPK sebelum rapat ini terjadi.

"Kita punya grup WA dengan kawan KPK sehingga konseling dibuka. Memastikan bahwa pemerintahan berjalan baik anggaran negara digunakan dengan baik. KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah agar tidak korupsi," kata Ganjar.

"Dan sebenarnya teknisnya bagaimana, seperti refocusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong," imbuhnya.

Terakhir, Ganjar berharap agar para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa sadar yang mana termasuk korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

"Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap," pungkas Ganjar.

Simak juga Video: Peran 2 Pegawai Ditjen Pajak yang Ditetapkan KPK Tersangka Dugaan Suap

[Gambas:Video 20detik]



(zap/dhn)