.webp)
"Dari kajian menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi, tapi tidak bisa KPK sendiri. Kajian kita memang pelaksanaan Pilkada memerlukan biaya tinggi karena banyak aktivitas politik dalam rangka pelaksanaan Pilkada butuh biaya," kata Firli saat acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di gedung Gradika Bakati Praja, Semarang, Kamis (11/11/2021).
Biaya Pilkada, lanjut Firli, masih tinggi dan ia menyebut 82,3 persen biaya Pilkada dibiayai donatur atau sponsor. Maka KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
"Satu, evaluasi kembali bagaimana pelaksanaan Pilkada agar jauh dari praktik korupsi jauh dari biaya tinggi, jauh dari jual beli suara. KPK mengusulkan pertama terkait pembiayaan Pilkada ditanggung semua oleh negara. Pengadaan alat peraga kampanye, uang saksi, dibiayai dan ditanggung negara," jelasnya.
Firli juga meminta peran aktif masyarakat dan berbagai pihak untuk memberantas atau mencegah korupsi saat ini.
"Apapun yang ada sekarang itu pilihan bangsa yang terbaik, kalau ada yang harus dibenahi ya semua harus ikut terlibat, " katanya.
Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung usulan Firli. Menurutnya, pembahasan serupa pernah terjadi saat Ganjar masih anggota DPR RI.
"Diskusi ini sudah dari dulu sejak saya DPR sudah ada. Mudah-mudahan teman-teman sadar. Wilayah sudah diketahui, korupsi, kolusi, jual beli jabatan, perizinan sudah diomongkan, jangan lakukan itu. Kalau ada yang nekat ya tangkap," kata Ganjar.
Ia juga menjelaskan sudah ada grup WA dengan KPK, maka dia berharap agar konseling juga bisa berjalan sehingga kepala daerah terhindar dari tindakan yang ternyata korupsi.
"Kita punya grup WA dengan kawan KPK sehingga konseling dibuka. Memastikan bahwa pemerintahan berjalan baik anggaran negara digunakan dengan baik," jelas Ganjar. (sip/ams)
