LaNyalla Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Kamis, 11 Nov 2021 22:11 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk memperbanyak pendidikan vokasi daripada tenaga profesional.
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk memperbanyak pendidikan vokasi daripada tenaga profesional. Menurutnya, di era revolusi industri 4.0 lebih diperlukan lulusan yang memiliki keterampilan.

"Indonesia harus sudah memiliki langkah-langkah teknis mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil mengisi dunia usaha dan dunia industri melalui pendidikan tinggi yang berbasis pendidikan vokasi," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Saat kunjungan dapil di Jawa Timur, LaNyalla menekankan pentingnya keberimbangan dalam hal penyediaan tenaga terampil melalui pendidikan vokasi dan pendidikan profesional. Sebab keduanya dibutuhkan demi menekan laju pertambahan jumlah pengangguran terselubung dari lulusan pendidikan tinggi.

LaNyalla menyebut hingga kini belum ada gerakan masif dalam merombak format pendidikan tinggi dari pendidikan profesional akademis yang sudah banyak untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional.

"Selama ini pendidikan vokasi relatif sedikit. Oleh karena perlu adanya pembaharuan regulasi yang memungkinkan penyediaan pendidikan tinggi vokasi yang lebih besar agar kebutuhan dunia industri dan dunia usaha terpenuhi," tegasnya.

LaNyalla berharap nantinya penyerapan tenaga ahli dan terampil dapat dipenuhi dari lulusan dalam negeri. Bukan malah mendapatkan tenaga ahli dari luar negeri.

"Kebutuhan dalam negeri besar, jangan sampai diisi oleh tenaga ahli dari luar. Prinsipnya di tanah air sendiri, kita adalah tuan rumah, bukan tamu. Makanya disitulah perlunya bekal keterampilan yang sesuai," jelasnya.

LaNyalla juga menyoroti permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia, yakni masih belum adanya kesesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Dia menilai persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.

"Soal link and match ini persoalan lama dan belum terselesaikan sampai sekarang. Di sinilah pentingnya bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan bisa merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia, yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri," pungkasnya.

(akd/ega)