Wakil Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengkritik sikap polisi yang memanggil BEM Universitas Mulawarman (Unmul) gara-gara unggahan yang menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai 'patung istana'. Dia menilai seharusnya polisi bersikap objektif dan mengedepankan sisi humanis.
"Pihak kepolisian seharusnya bertindak lebih objektif dan senantiasa mengedepankan sisi humanis terhadap setiap kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Ini tentunya bercermin dari dua hal, pertama, instruksi Kapolri sendiri agar Kepolisian RI mengedepankan restorative justice dan SKB UU ITE. Kedua, kebebasan ekspresi akademis mesti kita hargai bersama," kata Pangeran kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).
Pangeran menilai bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat perlu ditelaah lebih dulu tanpa adanya kesan arogansi oleh aparat. Dengan demikian, ia berharap pemanggilan terhadap presiden mahasiswa BEM Unmul oleh polisi tidak mengarah pada represi.
"Sebaiknya setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ditelaah dengan baik tanpa terkesan ada arogansi kekuasaan aparat," ujar dia.
"Karena itu, harapan saya, pemanggilan Presiden BEM Unmul oleh pihak kepolisian adalah bagian dari restorative justice melalui jalan mediasi dan diskusi tanpa adanya tindakan yang mengarah represi," lanjutnya.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa instansi kepolisian kini tengah menjadi sorotan publik dan adanya kebijakan penyegaran di tubuh kepolisian yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan demikian, ujar dia, sudah sepatutnya kepolisian mengedepankan sisi humanis daripada pendekatan kekuasaan.
"Di sinilah waktunya bagi Polri untuk membuktikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mungkin sedikit ternoda oleh beberapa oknum kepolisian akhir-akhir ini," tandasnya.
Simak Video: Buntut Panjang Postingan BEM Unmul soal Ma'ruf 'Patung Istana'
(aud/aud)