Partai Demokrat (PD) mengkritik pemanggilan polisi terhadap Presiden BEM Universitas Mulawarman (Unmul) Abdul Muhammad Rachim terkait postingan Wapres Ma'ruf Amin 'patung Istana'. Demokrat menilai kritik Wapres Ma'ruf patung Istana sama maknanya dengan Wapres Ma'ruf 'ban serep'.
"Pemanggilan aktivis BEM oleh polisi itu adalah sikap kontrademokrasi, sikap menakut-nakuti rakyat untuk berbicara tentang pemimpinnya," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).
"Saya minta polisi tidak terlalu reaktif dalam menanggapi kritik mahasiswa mengenai kinerja pemerintahan Jokowi, termasuk kinerja Wapres," imbuhnya.
Benny menganggap kritik patung Istana bukan menyerang pribadi Ma'ruf. Menurutnya, kritik itu ditujukan untuk sistem ketatanegaraan RI yang menempatkan wapres sebagai ban serap.
"Kritik BEM Unmul bahwa Wapres adalah patung Istana sama maknanya dengan Wapres sebagai 'ban serep'. Kritik itu bukan ditujukan kepada pribadi Wapres, tapi ditujukan pada sistem ketatanegaraan kita yang memang hanya menempatkan Wapres sebagai ban serep atau patung Istana," papar Benny.
"Wapres tidak bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, melainkan presiden. Presiden yang bertanggung jawab atas gagal dan suksesnya pemerintahan, bukan wapres. Wapres hanya patung Istana atau ban serap semata," lanjut Benny.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tonton Video: Buntut Panjang Postingan BEM Unmul soal Ma'ruf 'Patung Istana'
