Proses perekrutan Novel Baswedan dan 56 mantan pegawai KPK lainnya menjadi ASN Polri kini diketahui sudah hampir selesai. Salah satu perwakilan, Hotman Tambunan, mengaku masih menunggu solusi dari polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) itu.
"Sebagaimana sebelumnya bahwa posisi kami menunggu dan mempercayakan sepenuhnya pada kepolisian," kata Hotman kepada detikcom, Rabu (10/11/2021).
Hotman mengatakan dia dan 56 orang lainnya masih belum mendapatkan info selanjutnya terkait perekrutan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum ada info lebih lanjut ke kami dari kepolisian," ujar Hotman.
Sebelumnya, perjalanan berliku 57 orang eks pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri kini mulai menemui titik terang. Polri menyebut proses perekrutan Novel Baswedan dkk kini hampir selesai.
"Tidak berapa lama lagi bisa diselesaikan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu (10/11).
Rusdi menjelaskan, 57 mantan pegawai KPK tersebut kini tengah melengkapi berkas perekrutan. Proses tersebut hingga saat ini dipastikan masih terus berjalan.
"Ini semua sedang dilakukan pelengkapan itu semua, sekarang sedang berjalan," ucap Rusdi.
Untuk diketahui, 57 mantan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk Novel Baswedan, akan direkrut menjadi ASN di Polri. Polri telah menerima surat permohonan penetapan kebijakan pengangkatan 57 eks pegawai KPK yang dikirim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
"Ya, sudah, masih proses. Polri pasti akan memproses dan menindaklanjuti," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi, Jumat (29/10).
Ramadhan menjelaskan, Polri sedang menindaklanjuti surat permohonan tersebut. Hanya, Polri masih berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengangkat Novel Baswedan dkk menjadi ASN.
"Terkait dengan tindak lanjut perekrutan 57 eks pegawai KPK, tentu Polri akan menindaklanjuti dan memproses sesuai aturan pengangkatan ASN dan petunjuk hasil koordinasi Polri dengan KemenPAN-RB dan Kepala BKN. Kita tunggu saja, masih dalam proses," katanya.