Beda Jauh Pandangan PDIP Vs PKS soal Permendikbud PPKS

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Nov 2021 13:26 WIB
Beda Jauh Pandangan PDIP vs PKS Soal Permendikbud PPKS (detikcom)
Beda Jauh Pandangan PDIP Vs PKS soal Permendikbud PPKS. (detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuding Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi jelas melegalkan kebebasan seks. Tudingan ini dibantah keras oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, My Esti Wijayati.

Awalnya, tudingan itu disampaikan oleh Mardani lewat akun Twitter-nya, @MardaniAliSera. Mardani mengatakan bahwa ia antikekerasan seks tetapi tidak mentolerir kebebasan seks.

"Itu jelas sekali berisi "pelegalan" kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesusilaan," kata Mardani, Rabu (10/11/2021).

Dia mengatakan ada celah moral yang bisa melegalkan seks di lingkungan kampus dalam Permendikbud itu.

"Ada celah moral yang legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi," tuturnya.

Legislator PDIP Bela Nadiem

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, membela Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan adanya permendikbud tersebut.

"Bahwa pada saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Badan Legislasi DPR RI yang tentu saja membutuhkan waktu di dalam pembahasannya dan karena masih berupa RUU, maka belum bisa diimplementasikan sehingga langkah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim di dalam mengeluarkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi mestinya harus diapresiasi," kata My Esti kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

My Esti menepis anggapan bahwa Permendikbud PPKS sebagai upaya pelegalan hubungan seks di kampus. Kata Esti, Permendikbud PPKS juga tak bisa secara mudah dimaksudkan untuk menyuburkan LGBT.

"Jadi permendikbudristek ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk pelegalan terhadap terjadinya hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan maupun pelegalan LGBT," ujarnya.

Esti tak habis pikir dengan adanya desakan agar Permendikbud PPKS dicabut. Sepatutnya, menurut Esti, permendikbud Nadiem tersebut didukung.

"Maka seharusnya permendikbudristek ini harus mendapat dukungan bukan untuk dipermasalahkan dan meminta ditarik. Langkah cepat yang dilakukan Nadiem Makarim melalui permendikbudristek ini tentu sudah berdasarkan kajian dan analisis terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kampus," imbuhnya.

Simak Video: Cegah Kekerasan Seksual Terjadi di Kampus, Menag Dukung Permendikbud PPKS

[Gambas:Video 20detik]