.webp)
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyarankan menteri yang mengurusi ekonomi yang ingin fokus mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPP pun membela menterinya di bidang ekonomi yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
"Bedanya, Pak Suharso tidak mengurus pencapresan. Beliau fokus urus kerja di Bappenas apalagi dipasrahi sebagai leading sector pembahasan RUU IKN (Ibu Kota Negara)," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).
Awiek pun memberikan penjelasan soal adanya foto Suharso yang menjabat Ketum PPP itu di baliho. Dia mengatakan hal itu adalah inisiatif kader partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal kegiatan di partai dan ada foto beliau, itu murni inisiatif kader sebagai bagian dari meningkatkan gairah kepartaian," sebutnya.
Awiek kemudian menyinggung kebebasan dari Presiden Jokowi yang mempersilakan menterinya untuk 'menjual diri'. Namun demikian, Awiek menegaskan bahwa Suharso masih fokus pada kerjanya di kabinet.
"Lagian kalaupun ada menteri yang hendak nyapres boleh-boleh saja kok, apalagi infonya Pak Jokowi mempersilakan para menteri mem-branding diri. Pak Suharso lebih fokus kerja di kabinet. PPP fokus pada konsolidasi untuk Pemilu belum berpikir figur capres," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Presiden Jokowi diketahui membebaskan menteri-menterinya untuk menaikkan elektabilitas menuju Pemilu 2024. Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyarankan para menteri ekonomi mundur dari posisinya jika memang ingin berfokus mengejar Pemilu 2024.
"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan. Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11).
"Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," pungkas Said.
