.webp)
PKS menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan para menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas berbahaya. PKS meminta Presiden Jokowi memberikan klarifikasi soal keputusannya membebaskan para menteri meningkatkan popularitas dan elektabilitas.
"Pertama, restu ini berbahaya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).
Mardani menilai restu Jokowi dapat berimbas buruk bagi jalannya pemerintahan. Akhirnya target-target yang dicanangkan pemerintah semakin sulit tercapai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa membuat tidak fokus. Semua fasilitas dan kemudahan ada peluang digunakan tidak proporsional. Fokus saja berat mencapai target, apalagi tidak fokus," sebut Mardani.
"Kedua, Pak Jokowi perlu mengklarifikasi masalah ini, karena semua menteri adalah pembantu presiden. Restu ini akan membebani Pak Jokowi," imbuhnya.
Lebih lanjut Mardani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kerja Presiden dan para menteri. Dia mengingatkan jangan sampai fasilitas yang diberikan negara dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi menteri.
"Ketiga, ayo semua pihak mengawasi kerja dan prestasi Presiden dan para menterinya, karena semua fasilitas yang digunakan berasal dari rakyat," pungkas anggota Komisi II DPR RI itu.
Diberitakan sebelumnya, kabar Presiden Jokowi membebaskan para menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Gerindra pun menyambut baik.
"Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan, menaikkan popularitas dan elektabilitas dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
Hal itu disampaikan Muzani saat ditanyai soal para menteri yang masuk bursa capres 2024 dan bagaimana mengkonsolidasikan para tokoh tersebut.
Lihat juga Video: Sindiran Berujung Maaf Saat Interupsi Legislator PKS Diabaikan Puan
