.webp)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar menteri mengurusi ekonomi untuk mundur jika ingin fokus pada pencapresan di Pilpres 2024. Golkar pun membela Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa kedua menteri bidang ekonomi dari partainya itu telah menjalankan tugas dengan baik. Dia pun menyinggung ekonomi saat ini mengalami pertumbuhan.
"Pak Airlangga dan Pak Agus Gumiwang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Dan ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah pandemi, penyerapan anggaran khususnya di sektor PEN (pemulihan ekonomi nasional) berjalan dengan baik," kata Dave kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dave menilai saat ini banyaknya terbuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, Airlangga dan Agus Gumiwang telah menjalankan tugas mereka dengan tepat.
"Lalu nilai investasi juga terus bertumbuh, dan terbuka banyak lapangan pekerjaan. Ini semua bukti bahwa Pak Airlangga dan Pak Agus telah melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan tepat," ucapnya.
Lebih lanjut, Dave menyebut kader Golkar meminta Airlangga maju pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, kata Dave, yang berjuang adalah kader Golkar.
"Pak Airlangga itu diminta oleh segenap kader Golkar untuk maju pada Pilpres 2024 nanti. Jadi bukan sebaliknya, maka yang berjuang adalah kader Golkar se-Indonesia," ujarnya.
Dave juga menjelaskan mengenai baliho Airlangga terkait Pilpres 2024. Dia menyebut bahwa baliho itu dipasang oleh masing-masing kader di daerah.
"Itu kan yang pasang masing-masing kader di daerah," katanya.
Lihat juga video 'Ditanya Kapan Deklarasikan Capres, Airlangga: Tunggu Jadwal KPU':
Menteri Ekonomi Urusi Pilpres Disarankan Mundur
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyarankan para menteri ekonomi mundur dari posisinya jika memang ingin berfokus mengejar Pemilu 2024. Sebab, menurutnya tugas menteri bidang ekonomi tak mudah utamanya dalam menangani pandemi Corona.
"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan. Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11).
"Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," pungkas Said.
