Soal Paracetamol Cemari Teluk Jakarta, Wagub DKI: Ikan Tidak Terkontaminasi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 17:48 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Foto: Karin Nur Secha/detikcom
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta telah mengidentifikasi pabrik farmasi yang menjadi sumber pencemaran limbah paracetamol di Teluk Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ke depannya Pemprov memperketat pengawasan terhadap mekanisme pembuangan limbah di pabrik-pabrik.

"Tentu pengawasan harus ditingkatkan terus. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama," kata Riza kepada wartawan, Selasa (8/11/2021).

Riza menyebut pengawasan perlu digencarkan terhadap pabrik-pabrik nakal yang membuang limbah industri sembarangan. Meskipun sumber pencemaran berhasil diidentifikasi, Riza memastikan tak ditemukan ikan yang terkontaminasi.

"Ikan-ikan tidak ada yang terkontaminasi," ujarnya.

Politikus Gerindra itu mengatakan penindakan terhadap pabrik nakal tak langsung pencabutan izin. Jika terjadi pelanggaran berulang, barulah ada sanksi pencabutan izin usaha.

"Nanti ada tahapannya, tidak langsung pencabutan, ada teguran, terakhir baru sanksi yang paling berat dicabut izinnya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menemukan pabrik sumber pencemaran di Teluk Jakarta yang menyebabkan kontaminasi paracetamol. DLH DKI mengatakan pabrik farmasi berinisial MEP itu terbukti membuang limbah medisnya di Teluk Jakarta.

"Sudah ada pabrik yang teridentifikasi, saya lupa namanya pokoknya di daerah teluk Jakarta inisialnya MEP itu farmasi," kata Kepala Dinas DKI Jakarta Asep Kuswanto di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2021).

Asep mengatakan pabrik farmasi itu berlokasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Tim DLH DKI mengindikasi pengelolaan limbah tak berjalan baik dilihat dari temuan chemical oxygen demand (COD) dan biological oxygen demand (BOD) pada air limbah.

"Dia terbukti bahwa ada kadar COD-BOD nya kemudian juga terbukti dia membuang instalasi pengolahan limbahnya juga enggak diterapkan secara baik," jelasnya.

Atas temuan ini, Pemprov DKI memberikan sanksi administrasi terhadap pabrik MEP. Dia juga meminta pabrik tersebut memperbaiki instalasi pengelolaan air limbah terpadu (IPLT) dalam kurun 3-4 bulan.

(taa/idn)