Polda Metro Ikuti Pedoman Jaksa Agung soal Rehabilitasi Pelaku Narkoba

Yogi Ernes - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 23:40 WIB
Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa (tengah) menjelaskan penindakan terhadap griya pijat di Jakbar, Kamis (8/7/2021).
Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa (tengah) menjelaskan penindakan terhadap griya pijat di Jakbar (Yogi/detikcom)

Kemudian, syarat rehabilitasi penyalah guna narkoba berlaku jika tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Tak hanya itu, syarat rehabilitasi juga berlaku untuk pelaku yang tidak memiliki barang bukti dan juga minim barang bukti.

"Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user)," bunyi angka 4 poin b.

"Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari," bunyi angka 4 poin c.

Pedoman yang dikeluarkan Burhanuddin terdiri atas 9 bab yang mengatur dari proses pra-penuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, hingga pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pedoman ini diteken Jaksa Agung ST Burnanuddin.

Kapuspen Kejagung Leonard Eben Ezer menerangkan pedoman itu dikeluarkan berangkat dari sistem peradilan pidana yang cenderung punitif. Hal itu, kata Leonard, dibuktikan dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang kini melebihi kapasitas yang sebagian diisi oleh narapidana narkoba.

"Latar belakang dikeluarkannya pedoman tersebut, memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tecermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika," jelas Leonard.

Leonard mengatakan lapas yang melebihi kapasitas telah menjadi perhatian serius pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Karena itulah, Leonard menyebut perlu adanya kebijakan kriminal yang bersifat strategis, terutama pada perkara narkotika.


(ygs/mea)