Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut menanggapi isu reshuffle yang mencuat jelang pergantian Panglima TNI. Ia berharap reshuffle nantinya diarahkan untuk semakin meningkatkan kinerja pemerintah, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik.
"Reshuffle itu kewenangan presiden. Silakan saja jika ingin dilakukan. Tetapi saya berpesan orientasinya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
Senator asal Jawa Timur ini berharap siapa pun yang masuk dalam lingkar kabinet dapat memperkuat kinerja pemerintah. Khususnya, dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, LaNyalla juga meminta seluruh menteri tetap bekerja dengan maksimal dan tak perlu terpengaruh dengan isu tersebut.
"Tentu kita berharap isu reshuffle kabinet tidak perlu mempengaruhi kinerja pemerintah. Dan siapa pun yang akan menduduki kursi kabinet dapat memperkuat kinerja meningkatkan pelayanan dan mewujudkan good governance," harapnya.
LaNyalla menambahkan ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dengan segera, salah satunya isu ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan karena ekonomi belum pulih sepenuhnya. Masyarakat masih merasakan sulitnya membangun usaha yang terdampak COVID-19 dan hal ini harus menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," tegas LaNyalla.
Sebagaimana diketahui, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin mengemuka jelang pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat ini. Dalam isu reshuffle ini, Marsekal Hadi Tjahjanto yang masih menjabat Panglima TNI saat ini dikabarkan berpotensi masuk dalam jajaran kabinet.
Sementara itu, Jenderal Andika Perkasa telah disetujui oleh Komisi I DPR RI untuk menjadi calon Panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andika nantinya akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.
(prf/ega)