Prabowo Serahkan 75 Unit Kapal Boat Produksi Lokal untuk Perkuat TNI AD

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 05 Nov 2021 23:01 WIB
Prabowo Serahkan 75 Unit Kapal Produksi Lokal untuk Perkuat TNI AD
Foto: Kemhan
Jakarta -

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan Komando Teritorial seperti Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa perlu dilengkapi peralatan serta perlengkapan. Sebab menurutnya, mereka adalah ujung tombak dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada peserta Apel Terpusat pada Kamis (4/11). Diketahui, apel yang berlangsung di Mabes TNI Angkatan Darat ini dipimpin oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dan terdiri dari Pangdam, Asisten Teritorial, Dandim dan Danrem seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyerahkan 75 Unit Rigid Inflatable Boat (RIB)/Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) kepada Kasad. Ia menyebutkan, unit kapal tersebut diproduksi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri PT Praba Cipta Mandiri dan PT Samudera Lautan Biru.

"Keunggulan Indonesia adalah jumlah penduduk atau demografi. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan, juga kini dapat diperkuat dengan adanya komponen cadangan yang dapat melipatgandakan kekuatan komando teritorial," jelas Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Diketahui, penyerahan 75 unit kapal RIB/RHIB ini didahului dengan Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan, Marsda TNI Yusuf Jauhari dan Aslog Kasad Mayjen TNI Saiful Rachiman.

Prabowo menjelaskan Kapal RIB/RHIB ini memiliki spesifikasi panjang keseluruhan (LOA/Length Overall) 12,075 m, Fuel Tank Capacity 1.370 Ltr, Draft 0,65 Ton, Displacement Full Load 7,214 Ton, Kecepatan Max 35 Knot, Range (Eco Speed) 200 Nm, Hull Material Aluminium, serta mampu mengangkut 16 Personel.

Ia berharap dengan penambahan 75 unit RIB/RHIB, pihaknya dapat memperkuat TNI AD. Prabowo menilai penyerahan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri seperti arahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam hal pengadaan kapal.

(fhs/ega)