Di balik sebuah peristiwa ataupun kebijakan, biasanya ada hikmah dan berkah yang bisa dipetik, tak terkecuali pelaksanaan ibadah umroh yang belum juga bisa diwujudkan para calon jemaah Indonesia. Padahal Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada 9 Oktober lalu mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi sudah memberi lampu hijau soal pelaksanaan umroh WNI.
"Bagaimanapun, saya melihat ada sisi baiknya, karena saat ini sudah ada kelonggaran dalam mengunjungi tempat ibadah, termasuk aktivitas di Masjidil Haram," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam program Blak-blakan di detikcom, Jumat (5/11/2021).
Ia mencontohkan, pada tiga pekan lalu, tiap anggota jemaah cuma boleh menunaikan satu kali ibadah umroh. Begitu juga ibadah di lingkungan Masjidil Haram, tidak bisa setiap saat dilakukan karena kapasitas masjid belum penuh sehingga harus bergantian.
Apalagi jemaah yang menunaikan ibadah pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini pasti sangat tidak leluasa. Selain harus menerapkan berbagai syarat protokol kesehatan yang ketat, mereka harus menjalani karantina di negara ketiga sehingga menambah beban biaya. Tapi, mulai pertengahan Oktober, kapasitas masjid sudah dibuka penuh.
"Artinya, perkembangan-perkembangan ini juga mungkin berkah ya. Agak lambat berangkatnya, tetapi kemewahan baru didapatkan dibanding jemaah baru yang berangkat, misalnya, akhir tahun lalu atau awal tahun ini," tambah Hilman.
Hilman juga berharap angka penularan COVID-19 di Indonesia bisa terus berkurang dan stabil sehingga keberangkatan para anggota jemaah umroh tidak mengalami penundaan lebih lama dan bisa berangkat pada pertengahan November 2021.
Kalau masyarakat Indonesia tertib dan disiplin, zero incident, akan memudahkan untuk melakukan negosiasi bagi kepentingan kuota ibadah haji di tahun depan. "Jadi kita bisa maksimum, kalau berdiskusi masalah kuota," ujar Hilman.
(jat/jat)
