Diketahui, KPK hari ini mendapatkan laporan PRIMA terkait dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, KPK juga menyatakan sedang menyelidiki dugaan korupsi di Formula E DKI Jakarta.
"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan korupsi formula E dan test PCR, kita sedang bekerja," kata Firli kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Firli mengatakan KPK selalu mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Firli juga memastikan KPK tidak pandang bulu dalam mengusut suatu perkara korupsi.
"Prinsipnya, kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum. KPK tidak akan pandang bulu, KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," ucap Firli.
KPK Terima Laporan Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir
Diketahui, hari ini Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK. Pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR.
Pertama, kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dan di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/11).
Alif menerangkan pelaporan ini berangkat dari aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang menjulang tinggi. Alif heran pemerintah tidak menentukan standar biaya PCR.
"Aturan PCR ini berubah-ubah, harga PCR ini berubah-ubah. Kita tidak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa, agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu," ungkapnya.
Alif juga meyakini ada keuntungan yang didapat dari tes PCR ini. Alif juga menyebut tidak ada transparansi dari pemerintah perihal berapa uang yang masuk ke kas negara terkait biaya tes PCR.
Kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara itu, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir, merupakan presiden direkturnya.
Respons Jubir Luhut dan Erick
Juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, membantah Luhut 'bermain' di bisnis tes PCR. Menurut Jodi, Luhut memang mendapat ajakan oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI.
Namun dia menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk berbisnis, apalagi cari untung. Jodi menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19. Dia mengatakan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia.
"Terkait GSI, jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala," ungkap Jodi kepada detikcom.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu tersebut. Menurutnya, tudingan itu tendensius.
"Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius," katanya.
Arya pun mengurai data tes PCR di Indonesia. Sampai saat ini, tes PCR telah mencapai 28,4 juta. Sementara, PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya melakukan tes sebanyak 700 ribu.
"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen, itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujarnya.
Arya mengatakan Yayasan Adaro yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya memegang saham 6 persen di GSI. Menurutnya, sangat minim perannya di tes PCR.
KPK Selidiki Formula E DKI
KPK juga saat ini mulai mengusut kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta. KPK pun telah meminta keterangan kepada beberapa pihak untuk mengumpulkan data perihal kasus ini.
"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.
Ali menerangkan pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta ini sebagai tindak lanjut laporan dari masyarakat. Ali menyebut pihaknya saat ini dalam tahap penyelidikan untuk pengumpulan keterangan.
"Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta kepada KPK. Namun, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan, maka materi penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini," ucapnya.
.webp)
