KPK Panggil Anggota DPRD Terkait Kasus Bupati Banjarnegara

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 11:36 WIB
Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota DPRD Banjarnegara Moch Rachmaudin sebagai saksi. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan di Dinas PUPR dan gratifikasi.

"Hari ini (Rabu, 3/11) pemeriksaan saksi TPK pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 untuk tersangka BS dan KA (Kedy Afandi)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

KPK juga memanggil saksi wiraswasta Hana Pur Dwiatmoko dalam perkara ini. Mereka akan diperiksa di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52, Yogyakarta.

KPK sebelumnya menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Budhi telah ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi.

"Setelah KPK melakukan penyelidikan, kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka, antara lain BS yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).

Firli menjelaskan perkara ini dimulai saat Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Banjarnegara. Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Budhi.

Kedy disebut menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) 20 persen dari nilai proyek. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan memberikan commitment fee 10 persen dari nilai proyek.

"BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang," ujarnya.

Firli mengatakan Kedy selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi, yang merupakan Bupati Banjarnegara, saat mengatur pembagian proyek. KPK menduga proyek itu juga dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Redjo.

"Penerimaan commitment fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA," katanya.

"Diduga BS telah menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar," sambung Firli.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Firli mengatakan kedua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan. Budhi ditahan di Rutan Kaveling C1 dan KA di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

(azh/rak)