MA Bebaskan Terdakwa Korupsi Rp 58 M yang Dituntut 14,5 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 10:41 WIB
Suasana di depan gedung Mahkamah Agung
Gedung Mahkamah Agung (Fitang/detikcom)

Bahwa PT API selaku pemegang saham mayoritas PT DAJK bersedia membeli kembali (buyback) saham PT DAJK diperkuat dengan Surat Pernyataan Kesanggupan atas transaksi penjualan saham perdana (IPO) PT DAJK yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komisaris PT API, Djafar Lingkaran selaku Direktur Utama PT API dan Witjaksono selaku Direktur Keuangan PT API dengan janji akan memberi imbal hasil minimal sebesar 30% manakala PT PKT tidak menjual dan mencairkan portofolio sahamnya selama 1 (satu) tahun dengan jaminan 12 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Subang (Jawa Barat) senilai Rp 10.767.250.000 dan 11 bidang tanah di Kabupaten Gunung Kidul Yogjakarta senilai Rp 41.285.390.000,00 dan juga aset di Singkawang, Kalimantan Barat senilai Rp 28.000.000.000.

Bahwa penjualan saham PT DAJK melalui PT API kepada Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan sistem membeli kembali (buy back/sistem Repo) telah berjalan baik saling menguntungkan, akan tetapi saat saham berada di tangan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, PT API tidak dapat membeli kembali saham PT DAJK karena pabrik terjadi kahar (force majeure) yaitu kebakaran sehingga saham PT DAJK menjadi turun.

Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sebagai Komisaris PT API telah menyerahkan aset berupa tanah seluas 2 Ha di Kabupaten Subang dengan nilai Rp6.628.375.000 tanah seluas 1,2 Ha di Kabupaten Subang senilai Rp 4.138.875.000.

Penawaran kepada Dana Pensiunan PKT tanah seluas 21 Ha berlokasi di Singkawang dengan estimasi nilai antara Rp 15.000.000.000 sampai dengan Rp 21.000.000.000 sedangkan sisanya senilai Rp 55.286.644.700 yang menjadi tanggungan PT API, sehingga hasil perhitungan BPKP mengenai kerugian Negara sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Bahwa alasan lain dari Penuntut Umum dalam memori kasasinya berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.


(asp/aud)