Ada gardu PLN di depan sekolah yang makan badan jalan di Ciputat Timur. PLN kesulitan mendapatkan lahan baru untuk menggeser lokasi gardu listrik itu. Kini, PLN bakal segera bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangerang Selatan untuk diizinkan memakai lahan di SD itu.
Gardu PLN itu ada di badan jalan depan SDN Pondok Ranji 01, Jl WR Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Disdikbud Tangsel mempersilakan PLN untuk berkirim surat meminta izin penggunaan lahan sebagai tempat baru gardu listrik yang saat ini masih makan jalan. PLN menanggapi.
"Saya sudah perintahkan rekan-rekan kami untuk membuat surat sekarang juga, kemungkinan besok kita kirim surat itu ke Disdikbud Tangsel," kata Manajer PLN Ciputat, Heru Rianto, kepada detikcom, Rabu (3/11/2021).
Hari ini, Heru tengah menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) sehingga surat tidak bisa dikirimkan sekarang. Namun besok, surat itu dipastikannya bakal bisa dikirim ke pihak Pemkot Tangsel.
"Nanti Dinas Pendidikan akan kasih izin, tapi yang memberikan berita acara adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," kata Heru.
Dia berharap proses ini bisa berjalan cepat dan lancar, sehingga PLN bisa segera mendapatkan lahan relokasi gardunya. Soalnya, gardu itu perlu dipindahkan dari badan jalan demi keamanan dan ketertiban.
"Harapan kami, gardu bisa segera dipindahkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Memang itu sangat mengganggu," kata Heru.
Sebelumnya, Disdikbud Tangsel sudah mempersilakan PLN untuk bersurat. Lahan terdekat dari lokasi gardu makan badan jalan itu memang adalah lahan SDN Pondok Ranji 01.
"Pihak PLN agar membuat surat permohonan izin pemanfaatan lahan atas aset yang sekarang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Taryono, kepada detikcom, Selasa (2/11) kemarin.
Disdikbud Tangsel bakal menerima surat tersebut bila PLN mengajukannya, sebagai izin untuk memanfaatkan lahan Disdikbud Tangsel. Nantinya, pengajuan izin pemanfaatan lahan akan diteruskan ke BPKAD.
"Selanjutnya (bila surat sudah diterima Disdikbud dan BPKAD), pihak PLN akan diundang oleh BPKAD untuk pembahasan bersama, apakah itu (penggunaan lahan) diizinkan atau tidak," kata Taryono.
(dnu/aik)
