Kemen PPPA Pastikan Dampingi 3 Anak Korban Perkosaan di Luwu Timur

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 15:07 WIB
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar (Firda-detikcom)
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar (Firda/detikcom)
Jakarta -

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar menyampaikan bahwa pihaknya memastikan memberi pendampingan psikis terhadap 3 anak terduga kasus pemerkosaan oleh sang ayah di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2019. Kemen PPPA juga disebut melakukan koordinasi dengan pihak daerah.

"Dari sisi pendampingan korbannya, kami terus koordinasi dengan daerah dan memastikan bahwa anak-anak ada yang mendampingi. Kami dari kementerian memastikan," ujar Nahar kepada wartawan di Lapangan Lemdiklat Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2021).

Meskipun tak bisa mendampingi korban secara langsung, ia mengatakan bahwa Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan pihak terkait soal pendampingan korban dalam kasus tersebut.

"Meski kami tidak melakukan pendampingan langsung, kami mengkoordinasikan dan memastikan bahwa semua anak-anak ada yang mendampingi," kata dia.

Nahar berharap kasus tersebut segera selesai secara jalur hukum. Lantas, kata dia, anak-anak korban pemerkosaan segera mendapatkan kepastian dan tak mengalami tekanan berlebihan lantaran kasusnya santer menjadi perbincangan.

"Kami berharap kasusnya bisa cepat selesai supaya anak-anak mendapatkan kepastian dan tidak mengalami tekanan berlebihan karena kasusnya dinaik-naikkan terus," tuturnya.

Sebelumnya, Kemen PPPA menurunkan tim untuk mendalami kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Menteri PPPA Bintang Puspayoga telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.

"Menyikapi polemik penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur dan saat ini menjadi isu viral di media dan masyarakat, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendalami dan memahami kembali kasus ini secara utuh dengan berbagai perspektif. Yang jelas, Pemerintah tidak akan memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak," tutur bintang dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).

Bintang menuturkan, sejak 2019 sampai 2020, Kemen PPPA sudah melakukan koordinasi dengan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan terkait kasus tersebut.

(dwia/dwia)