Kemendagri Kaji Usulan Serangan Umum 1 Maret Jadi Hari Besar Nasional

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 11:27 WIB
Monumen Serangan Umum 1 maret 1949 di Yogyakarta
Monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji usulan momen Serangan Umum 1 Maret sebagai hari besar nasional. Usulan tersebut telah disampaikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito juga telah bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono membahas usulan tersebut pada Senin (1/11/2021) kemarin. Tito mengatakan usulan tersebut bukan merupakan hal yang baru.

"Tadi kami mendiskusikan dan membahas mengenai usulan dari Bapak Gubernur terkait Peristiwa Serangan Umum Yogyakarta, 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional, beliau mengusulkan namanya Hari Penegakan Kedaulatan Negara, ini kami juga melakukan kajian," kata Tito melalui keterangan Puspen Kemendagri, Selasa (2/11).

Tito menuturkan Kemendagri akan segera membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk mengkaji usulan tersebut. Nantinya hasil kajian kata Tito, akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kemendagri juga menjadi pemrakarsa rapat antar kementerian/lembaga, namanya PAK, panitia antar-kementerian. Hasil rapat itulah nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Tito menyampaikan momen Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta telah menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Meski demikian, Tito menegaskan tidak bisa langsung menentukan usulan tersebut, sebab harus melalui proses pengkajian dan rapat antar kementerian.

"Kemendagri prinsipnya menghormati peristiwa itu, tapi Kemendagri bukan pengambil keputusan yang utama, karena harus ada rapat kementerian, setelah itu hasil rapat ini yang utama bagaimana meyakinkan, dan setelah itu dinaikkan ke Bapak Presiden oleh Bapak Mensesneg, apa pun hasil rapat itu," jelasnya.

Pada 2018, pemerintah DIY telah mengajukan usulan tersebut. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 2019 menunjuk Kemendagri sebagai kementerian yang bertugas untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

Ada 58 elemen yang telah memberikan dukungan, naskah akademik serta sosialisasi. Pada 16 November 2021, rencananya ada webinar sosialisasi terkait hal tersebut.

(dek/lir)