Kebijakan tentang tes PCR untuk naik pesawat di masa PPKM berubah lagi, kali ini saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawat ke luar negeri. Manajemen pemerintahan Presiden Jokowi dikritisi.
"Kalau manajemennya amburadul begini, koordinasi dan komunikasinya amburadul begini hanya untuk mengurusi peraturan PCR saja kacau balau, maka kita perlu meminjam kata-kata presiden SBY: Kita perlu prihatin," kata Hendri Satrio (Hensat) kepada wartawan, Senin (1/10/2021).
Hensat adalah pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina sekaligus pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI). Komunikasi dan koordinasi pemerintah untuk mengurusi kepentingan publik seperti syarat penerbangan seperti itu tidak boleh main-main.
"Urusan PCR ini memang misterius," kata Hensat.
Dia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi segera membenahi pemerintahannya supaya Indonesia tetap di 'rel' yang tepat, sehingga Jokowi akan dicatat sejarah sebagai presiden yang memiliki sejarah baik.
Aturan terbaru soal syarat naik pesawat terbang, tes PCR tak lagi menjadi syarat untuk terbang di Jawa-Bali. Kini, cukup antigen saja sudah cukup untuk naik pesawat. Kebijakan terbaru ini diambil pemerintah saat Presiden Jokowi melangsungkan rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Italia, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab (UAE). Di Indonesia, ada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
"Bayangkan, untuk sebuah keputusan menentukan perlu tidaknya PCR untuk bepergian dengan pesawat itu berubah-ubah dan terjadi saat Presiden di luar negeri. Artinya, ada hal serius tentang komunikasi dan koordinasi yang harus segera dibenahi pemerintahan Jokowi," kata Hensat.
Koordinasi dan komunikasi internal pemerintahan Jokowi dinilai tidak berjalan dengan baik, akibatnya kebijakan publik mudah sekali berubah-ubah.
"Saat ini (pembenahan komunikasi dan koordinasi) terlihat betul tidak ada. Ini berbahaya bila terus-menerus terjadi," kata Hensat.
Menurut Hensat, bisa saja perubahan-perubahan kebijakan seperti ini terjadi di ranah lain selain aturan PCR untuk pesawat. Soalnya, keputusan diambil tanpa didasari dengan latar belakang dan kajian yang jelas. "Sehingga kebijakan itu mudah sekali diralat," ujar Hensat.
