Syarat PCR 'Pindah' ke Transportasi Darat, Projo Anggap Dagelan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 16:54 WIB
Presiden Joko Widodo meminta penurunan harga tes PCR menjadi Rp 300 ribu. Kemenkes menyatakan akan mengecek terlebih dahulu dan melakukan perhitungan.
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta - Ormas Pro Jokowi (Projo) heran atas kebijakan baru pemerintah yang menghapus aturan tes PCR untuk perjalanan udara ke perjalanan darat. Projo menganggap kebijakan itu seperti dagelan.

"Ini kayak dagelan, dihapus untuk pesawat udara tapi diberlakukan di transportasi darat," kata Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi COVID-19 DPP Projo Panel Barus dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/11/2021).

Panel menduga ada mafia PCR yang bersekongkol untuk menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan aturan uji PCR itu. Untuk itu, Panel meminta Presiden Joko Widodo bertindak.

"Presiden Jokowi dapat segera bertindak. Beliau tahu mana kardus, mana kayu jati," tegasnya.

Panel mengatakan aturan yang berubah-ubah dari pemerintah semakin mencerminkan tidak adanya urgensi tentang tes PCR. Panel menganggap pemerintah tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang tercekik akibat pandemi virus Corona.

"Syarat wajib PCR bagi penumpang moda transportasi baik darat, laut, maupun udara karena dianggap tidak jelas urgensinya, beban biaya tes PCR mencekik rakyat yang sedang susah dilanda pandemi COVID-19," tuturnya.

Kata Panel, dia menduga ada mafia yang beroperasi untuk mempengaruhi kebijakan pengalihan syarat tes PCR. Karena itulah, Panel meminta Jokowi memberantas praktik operasi kebijakan itu yang dapat menambah penderitaan rakyat.

"Penghapusan wajib tes PCR semakin meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut keliru. Mafia beroperasi dalam mempengaruhi kebijakan tersebut, alhasil kebijakan yang dikeluarkan menambah penderitaan rakyat dan juga membebankan anggaran negara. Praktik 'operasi kebijakan' itulah yang harus dihapus oleh Presiden Jokowi," katanya.

"Projo mendukung Presiden Jokowi membersihkan anasir-anasir mafia di sekitarnya," imbuhnya.

Diketahui, tes PCR kini tak lagi jadi syarat wajib naik pesawat udara. Ini terjadi setelah pemerintah mengubah syarat perjalanan udara atau syarat naik pesawat di Jawa dan Bali.

"Untuk perjalanan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual.

Di sisi lain, syarat PCR kini diberlakukan untuk perjalanan menggunakan transportasi darat. Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transport

"Melalui SE 90/2021 ini kami di Ditjen Hubdat ingin menyampaikan bahwa para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dengan ketentuan jarak minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dikutip Senin.

Ketentuan syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, maupun angkutan penyeberangan.

Sementara bagi pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi darat dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali juga wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan.

Simak juga 'Naik Pesawat di Jawa-Bali Tak Wajib PCR Lagi, Cukup Antigen':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/tor)