Lurah Duri Kepa Dipolisikan soal Penipuan, Gerindra Soroti Seleksi Jabatan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 30 Okt 2021 07:50 WIB
Ktua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani
Rani Mauliani (Foto: dok. Istimewa/foto diberikan oleh narasumber)
Jakarta -

Lurah Duri Kepa, Jakarta Barat (Jakbar), Marhali dan Bendahara Kelurahan Devi Ambarsari saling serang gegara kasus dugaan penggelapan uang. Anggota DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melakukan seleksi pejabat secara ketat.

"Buat Pemprov harus lebih ketat, cermat, dan tegas dalam melakukan screening pada calon-calon pejabat-pejabat yang akan menduduki posisi-posisi penting di jajarannya," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani kepada wartawan, Jumat (29/10/2021).

Rani menilai oknum pejabat kelurahan itu harus ditindak tegas jika terbukti melakukan kesalahan, sehingga perbuatan serupa tidak terung kembali ke depannya.

"Waduh, gimana sih ya kalau pejabat negara paling dekat sama warganya kok bisa nggak amanah begitu. Perlu ditindak tegas dan bertanggung jawab agar ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Bagaimana nasib warga kalau pejabat negara tempat bernaung yang paling dekat dijangkau ternyata mentalnya tidak amanah," kata dia.

Rani berharap Pemprov DKI mengevaluasi kasus ini. Dia meminta agar pejabat yang mengurusi keuangan harus diisi oleh orang yang berintegritas.

"Sangat jadi pelajaran karena terkait amanah terhadap dana untuk khalayak umat. Kalaupun tidak terkait dana, ya memang harus orang yang mumpuni yang duduk di posisi jabatan krusial," kata dia.


PKS Minta Pelayanan Tetap Jalan

Lurah Duri Kepa dan Bendahara Kelurahan dinonaktifkan karena terlibat kasus dugaan penggelapan uang. PKS DKI Jakarta meminta pelayanan di kelurahan tidak terganggu.

"Menurut saya, Pak Wali (Wali Kota Jakbar) dan Inspektorat harus mengambil tindakan cepat agar pelayanan publik tidak terganggu," kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, saat dihubungi terpisah.

Penasehat Fraksi PKS DKI, NasrullahPenasihat Fraksi PKS DKI Nasrullah (dok. Istimewa/foto diberikan oleh narasumber)

Anggota Komisi A DPRD DKI ini meminta Inspektorat memeriksa kasus ini secara tuntas. Dia juga menekankan bahwa pejabat yang mengurusi keuangan harus mumpuni.

"Orang yang bersangkutan harus diperiksa Inspektorat perkara kebenarannya. Dalam hal ini perlu SDM ASN yang mumpuni dalam manajemen keuangan dan kepemimpinan," sebut dia.

Simak juga 'Lurah di Ciledug Pungli Rp 250 Ribu Saat Warga Minta Tanda Tangan':

[Gambas:Video 20detik]