Aduan Penipuan Bikin Lurah-Bendahara di Jakbar Sama-sama Dinonaktifkan

Poster — Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta -

Aduan dugaan penipuan dari warga bernama Sandra yang melibatkan Lurah Duri Kepa dan Bendahara berbuntut panjang. Kedua pejabat kelurahan di Jakarta Barat (Jakbar) itu dinonaktifkan saat kasus ini dalam penyelidikan.

Mereka yang terlibat itu adalah Lurah Duri Kepa Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari. Kedua belah pihak saat ini diperiksa oleh Inspektorat. Atas alasan itulah mereka dibebastugaskan.

"Hasil pemeriksaan kedua ASN tersebut sudah dikeluarkan surat penonaktifan atau surat pembebasan dari jabatan ASN sambil menunggu hasil keputusan pemeriksaan atau keluarnya ketetapan hukuman," ujar Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko saat dimintai konfirmasi, Jumat (29/10/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lurah dan Bendahara itu dibebastugaskan dari jabatannya sejak dimulainya pemeriksaan. Pembebastugasan tersebut nantinya berlaku hingga adanya putusan ketetapan hukuman disiplin.

"Dan saya imbau kepada seluruh ASN, seluruh jajaran ASN Jakarta Barat, dalam melaksanakan pemerintahan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, harus tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prosedur yang berlaku," kata Yani.

Aduan Warga soal Dugaan Penggelapan Uang

Kasus ini mengemuka ketika warga bernama Sandra membuat laporan polisi. Sandra melaporkan Lurah Duri Kepa ke Polres Tangerang Kota karena uang yang dia pinjamkan ke Bendahara Kelurahan Duri Kepa.

Dia melaporkan Lurah Duri Kepa lantaran diduga melakukan penipuan Rp 264,5 juta. Sandra menyebut uang itu disebut untuk menutupi honor RT yang belum terbayarkan.

"Saya tanya dong, 'Kok bisa, memang dananya nggak ada?' 'Dananya belum keluar, Mbak'. Alasan awalnya seperti itu. Dia awalnya minta Rp 340 juta, itu untuk RT/RW dan lain-lain honor di sekitar kelurahan," ujar Sandra kepada wartawan, Rabu (28/10).

Sandra bersedia lantaran pinjaman itu atas nama Kelurahan Duri Kepa. Dia pun mengirimkan uang tersebut ke sejumlah nama, termasuk ke Kelurahan Duri Kepa.

"Saya ada sekitar Rp 50-an juta. Oh ya udah, transferin ke nama RT-nya. Saya tunjuk siapa saja yang harus ditransfer. Cuma saya pikir, ini kan berurusan dengan instansi, makanya saya berani. Kalau misalnya bukan instansi, saya pikir-pikir ya. Makanya saya bantu. Waktu itu yang saya kirim sekitar 27 nama dari sekitar 100. Itu udah saya transfer," tuturnya.

"Lalu di bulan Juni itu ada yang saya transferin langsung ke Kelurahan Duri Kepa-nya. Ada juga yang saya transferin ke pihak yang diutangin juga ke pihak kelurahan," sambung dia.

Sandra mengatakan saat itu dia dijanjikan akan mendapat proyek pengadaan barang. Namun janji itu tak sesuai harapannya.

"Tapi ternyata, setelah berjalan, itu bukan pekerjaan. Dijanjikan dibayar lewat pengadaan barang. Setelah berjalan, cair uang pengadaan barangnya, tapi diminta transferin ke yang lain-lain. Misal dana cair Rp 10 juta, fee saya 10 persen, harusnya Rp 1 juta saya ambil. Tapi belum saya ambil, diminta untuk transfer ke si A, si B," katanya.

Sandra sempat mendatangi Kelurahan Duri Kepa, termasuk Kecamatan Kebon Jeruk, untuk menuntaskan soal pinjaman uang itu. Dia dijanjikan akan dituntaskan pada Agustus lalu.

"Sampai detik ini tidak ada penyelesaian apa-apa. Saya sempet dateng ke kelurahan, mau ketemu Lurah dan Sek Kel (Sekretaris Kelurahan), mangkir juga. Tetep nggak mau mengakui. Tetep bilang perbuatan ini bendaharanya yang melakukan," jelas dia.

Sandra juga sempat menghubungi Bendahara Kelurahan Duri Kepa. Namun tidak mendapat penjelasan. Somasi juga telah dia layangkan namun tak berbalas. Akhirnya dia pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Kota dengan nomor laporan LP/B/1202/X/2021.

"Maka dari itu, kenapa saya melaporkan dengan Pak Lurah. Karena saya kan sudah pernah bertemu dengan Pak Lurah tapi hasilnya nihil. Dia malah menyudutkan Bendahara. Dia tidak tahu apa-apa perihal uang ini. Dia maunya Bendahara saja yang menyelesaikan, sedangkan tidak bisa seperti itu. Ini menyangkut atas nama instansi. Dia sebagai pejabat tertinggi di kelurahan tersebut harus bertanggung jawab juga, bukan malah lepas tangan. Itulah kenapa akhirnya saya melaporkan Lurah," sambung dia.

Lurah Buka Suara

Lueah Duri Kepa Marhali pun merespons laporan itu. Marhali menepis duit tersebut diperuntukkan buat menutupi honor RT yang belum terbayarkan.

"Itu tidak ada, masa honor kelurahan dibayar sama seseorang, bukan dari kelurahan," kata Marhali saat dihubungi, Kamis (28/10).

Marhali mengatakan awalnya mengetahui permasalahan itu ketika mendapat aduan dari RT dan RW yang tak kunjung menerima honor. Dia kemudian meminta kejelasan kepada bendahara kelurahan berinisial DA namun tak digubris.

"Saya mengetahui kasus setelah RT-RW saya teriak kok belum dibayarkan," ujarnya.

"Kalau RT-RW bulan September memang belum terbayarkan, September. Karena pas kami mau ajukan itu sudah nol pada saat itu. Saya kan manggil Devi sekaligus mau konfirmasi masalah itu ke mana," sambungnya.

Marhali menyebut kelurahannya tidak pernah meminjam uang kepada warga. "Itu pinjaman pribadi yang mengatasnamakan kelurahan," ujarnya.

Marhali menyebut pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada DA sebanyak dua kali untuk memberikan klarifikasi. Ke depannya, dia pun akan mengagendakan pemanggilan selanjutnya terhadap DA.

"Tanggal dari mulai 3 September kami sudah melakukan undangan ya, kita undang tiga kali panggilan dua kali, tetap tidak hadir," ujarnya.

Marhali tak masalah jika ada warga melaporkannya ke polisi. Dia mengaku siap menghadapi proses hukum yang tengah bergulir.

"Saya menunggu dipanggil saja biar terang benderang. Saya siap," tegasnya.

Bendahara dan Lurah Saling Menyalahkan

DA pun kemudian angkat bicara. Dia mengatakan pinjaman itu atas perintah Marhali.

"Terkait pinjaman uang dari saudari Sandra atas nama Kelurahan, kalau atas nama pribadi tidak mungkin masuk rekening kelurahan. Dan itu semua dilaksanakan atas perintah lurah," ujar DA kepada wartawan, Kamis (28/10).

DA mengatakan pada Mei 2021 meminjam uang ke Sandra untuk menutupi honor RT yang belum dibayarkan. Dia mengatakan dirinya melakukan pekerjaan atas perintah atasan.

"Ya sebagai anak buah tidak mungkin melakukan pekerjaan tanpa perintah pimpinan dan jelas uangnya masuk rekening kantor dan sebagian ditransfer saudari Sandra ke RT langsung," kata DA.

DA pun memberikan alasan belum bisa masuk kantor karena sedang sakit dan menjalani fisioterapi. Dia mengaku kerap dapat tekanan untuk pinjam uang.

"Kalaupun masuk kantor saya selalu ditekan dan diintimidasi untuk pinjam uang di bank untuk membayar honor RT dan utang-utang," jelasnya.

Lurah Marhali sebelumnya juga menyebut kelurahannya tak pernah meminjam uang kepada warga. Marhali menepis duit tersebut diperuntukkan buat menutupi honor RT yang belum terbayarkan.

"Itu pinjaman pribadi yang mengatasnamakan kelurahan," ujarnya.

Buntut kasus ini, Inspektorat pun turun tangan. Kedua belah pihak saat ini dibebastugaskan.

Mengenai kasus ini, bagaimana respons Pemprov DKI?

Respons Wagub DKI

Pemprov DKI turut menanggapi kasus ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan membahas permasalahan ini bersama SKPD terkait.

"Kami sedang mengkoordinasikan permasalahan ini dengan SKPD terkait sehingga dapat diketahui secara jelas duduk permasalahannya," kata Riza dalam rekaman video, Jumat (29/10).

Riza menuturkan informasi awal yang didapat Pemprov DKI, Marhali disebut meminjam uang kepada warga untuk membayar honor RT-RW. Dia mengatakan akan mencarikan solusi yang terbaik untuk semua pihak.

"Uang tersebut dipakai untuk keperluan Kelurahan Duri Kepa, yakni membayar honor RT-RW dan ketentuan lainnya," terangnya.

"Insyaallah kita akan carikan solusi yang terbaik bagi semuanya," sambungnya.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya