.webp)
Tanggapan Penggugat soal Putusan MK
Kuasa pemohon judicial review, Violla Reininda, mengatakan pemerintah harus mengikuti Putusan MK. Pertama, kata Violla, pemerintah harus menentukan dan mengumumkan kepastian status pandemi COVID-19 diperpanjang atau berakhir di akhir tahun ini.
"Menerapkan putusan MK dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2022, terkhusus tentang pembahasan batas defisit anggaran harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD sebagai bentuk checks and balances pengawasan anggaran COVID-19," ujar Violla dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Violla mengapresiasi putusan MK tersebut karena menekankan pembentukan undang-undang di masa pandemi COVID-19 dan melalui rapat-rapat virtual harus memastikan asas keterbukaan dan akses masyarakat terhadap parlemen.
"MK juga mendukung pemanfaatan teknologi daring untuk memudahkan kinerja legislasi DPR," ujar Violla.
MK juga membuka ruang access to justice dan menghapuskan imunitas bagi penyelenggara keuangan negara dengan menafsirkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU 2/2020. Meski demikian, para pemohon kecewa dengan sejumlah pertimbangan MK karena dianggap tidak elaboratif dan tidak kontekstual.
Salah satunya, pemohon menyebut MK tidak mempercepat pembahasan UU 2/2020 padahal UU ini berdampak besar terhadap pengelolaan anggaran COVID-19.
"MK tidak memeriksa secara mendalam pasal-pasal penting, di antaranya tentang kebijakan keuangan negara dan perpajakan di masa COVID-19 dengan alasan keterbatasan pemerintah dalam mengambil pilihan kebijakan. MK memperlihatkan disfungsi sebagai penjaga konstitusi yang semestinya menggali dan memastikan bahwa aturan pengelolaan keuangan negara sejalan dengan UUD 1945, di masa darurat sekali pun," tutur Violla.
(haf/tor)
