MK Koreksi Perppu Corona: Tak Ada Impunitas Hukum bagi Pejabat!

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 08:50 WIB
Petugas gabungan dari TNI dan Polri mengamankan area sekitar gedung MK. Pengamanan itu dilakukan jelang sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengoreksi UU Nomor 2 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan Perppu Corona. Salah satu alasannya, MK menilai tak boleh ada impunitas hukum bagi pejabat negara.

Koreksi dilakukan terhadap Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, menjadi:

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan',

Koreksi juga berlaku di Pasal 27 ayat 3:

Sebelum koreksi:

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Setelah koreksi:

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ketentuan Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 juga berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak yang telah disebutkan secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum," demikian pertimbangan MK dalam putusan yang dutip dari website MK, Jumat (29/10/2021).

MK melihat konstruksi Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 yang spesifik mengatur: 'semua biaya yang dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan krisis dampak pandemi, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan 'bukan merupakan kerugian negara'. Maka hal utama yang jadi patokan adalah terkait dengan 'hak imunitas khusus pejabat pengambil kebijakan dalam hal penanggulangan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19', yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana bila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Munculnya kata 'biaya' dan frasa 'bukan merupakan kerugian negara' dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 yang tidak dibarengi dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada akhirnya telah menyebabkan Pasal a quo, menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum," cetus MK.

Menurut MK, penempatan frasa 'bukan merupakan kerugian negara' dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 dipastikan bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian dinilai mengingkari hak semua orang oleh karena suatu undang-undang yang meniadakan hak bagi beberapa orang untuk dikecualikan, tapi memberikan hak demikian kepada orang lain tanpa pengecualian. Aturan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran pada equal protection.

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa 'bukan merupakan kerugian negara' tidak dimaknai 'bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'," demikian pertimbangan MK.

Aliansi: Tak Ada Imunitas Pejabat Negara Pengelola Dana Covid Ketika Langgar UU

Aliansi Advokasi untuk Keuangan Negara yang Konstitusional (Aliansi Akar Konstitusi) menyambut baik putusan judicial review UU/ Nomor 2/2020 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini menegaskan tidak ada imunitas bagi penyelenggara negara yang melanggar hukum saat mengelola dana COVID-19.

"Dengan demikian, tidak ada imunitas bagi penyelenggara negara dalam menggunakan anggaran negara untuk penanganan COVID-19 ketika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dinyatakan sebagai kerugian negara," kata nara hubung Aliansi Akar Konstitusi, Violla Reininda kepada wartawan, Sabtu (30/10/2021).

Putusan MK dalam judicial review UU yang dikenal dengan Perppu Corona itu juga menegaskan tidak ada imunitas bagi pejabat negara.

"MK membuka ruang access to justice dan menghapuskan imunitas bagi penyelenggara keuangan negara dengan menafsirkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU 2/2020," ujar Vio menegaskan.

Di sisi lain, Aliansi Akar Konstitusi juga kecewa dengan sejumlah pertimbangan MK karena tidak elaboratif dan tidak kontekstual. Pertama MK tidak mempercepat pembahasan UU 2/2020 padahal UU ini berdampak besar terhadap pengelolaan anggaran COVID-19.

"Kedua MK tidak memeriksa secara mendalam pasal-pasal penting di antaranya tentang kebijakan keuangan negara dan perpajakan di masa COVID-19 dengan alasan keterbatasan pemerintah dalam mengambil pilihan kebijakan. MK memperlihatkan disfungsi sebagai penjaga konstitusi yang semestinya menggali dan memastikan bahwa aturan pengelolaan keuangan negara sejalan dengan UUD 1945, di masa darurat sekalipun," ujar Vio.


Respons Menko Polhukam Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md sudah angkat bicara terkait ini. Dia mengatakan putusan MK tersebut justru membenarkan seluruh isi undang-undang tersebut.

"Saya ingin menegaskan sesudah dibaca bolak-balik, keputusan MK itu justru membenarkan seluruh undang-undang yang sudah tertuang seluruh isinya di dalam undang-undang yang diuji," kata Mahfud melalui keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Mahfud menjelaskan ada dua jenis pengujian terhadap undang-undang tersebut yakni uji formal dan materiil. Semua pemohon uji formal ditolak MK yang artinya Perppu tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Ada dua jenis pengujian, satu pengujian formal menyangkut prosedurnya. Semua yang memohon pengujian formal itu dinyatakan ditolak oleh MK. Artinya benar oleh Undang-Undang," ujarnya.

Sementara, terkait uji materi Mahfud menyampaikan substansi yang diuji menyangkut pasal 27. Di mana ada penambahan frasa pada ayat (1) dan (3) yang isinya berkaitan dengan ayat (2).

"Pasal 27 itu ayat (1), ayat (2) dan (3). Isinya itu berkaitan, nah di situ hanya disebutkan untuk pasal 27 ayat 1 itu hanya ditambah frasa sepanjang dilakukan dengan itikad baik sesuai peraturan perundangan-undangan. Begitu juga pasal 27 ayat 3 itu hanya ditambah frasa sepanjang dilakukan terkait penanganan COVID serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

"Jadi tidak ada penghapusan, hanya penambahan kalimat yang ada frasa yang ditambahkan ini diambil dari undang-undang yang sudah ada yaitu pasal 27 ayat (2)," lanjutnya.

Mahfud mengatakan pasal 27 ayat (2) memang menyatakan pemerintah tidak dapat diadukan ke pengadilan, tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata di dalam melaksanakan anggaran terkait COVID-19. Hal itu jika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Bagi kami ini memperkuat posisi pandangan pemerintah terhadap UU ini tentang apa yang ditudingkan sebagai hak imunitas tidak bisa digugat itu, bisa kalau melanggar peraturan perundang-undangan dan beritikad tidak baik," ucapnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan pemerintah tidak menolak terhadap adanya penegakan hukum. Mahfud menyebut Perppu tersebut tidak akan menghalangi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan hukum jika ditemukan ada penyalahgunaan.

"Dan kita tidak menolak untuk penegakan hukum kalau terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Buktinya Mensos meskipun ada pasal ini tetap dibawa ke pengadilan tetap dihukum, sama, Siapa pun itu hukum. Ini tidak akan menghalangi penegak hukum melakukan tindakan hukum kalau memang ada penyalahgunaan terhadap keuangan COVID ini," imbuhnya.

Simak juga 'Serba-serbi Varian Corona AY.4.2 yang Jadi Perhatian Menkes':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/fjp)