Suara Mahasiswa

PMII Kritik 2 Tahun Jokowi-Maruf, Sebut Indonesia Maju Hanya Ilusi

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 11:22 WIB
PB PMII kritik dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf
PB PMII kritik dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf (dok. PB PMII).
Jakarta -

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PB PMII) memberikan kritik dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- KH Maruf Amin. Mereka menyoroti soal beberapa kebijakan yang dianggap kurang.

"Indonesia maju yang digadang-gadangkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf merupakan sebuah ilusi belaka," tulis PB PMII dalam keterangan yang diberikan oleh Wasekjen Bidang Polhukam PB PMII Hasnu, Jumat (29/10/2021).

"Berdasarkan hasil kajian PB PMII, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih menyisakan banyak problem kebangsaan yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera direalisasikan. Seperti pada sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan sumber daya manusia, demokrasi, HAM, dan penegakan hukum dan sektor lingkungan hidup," ujarnya.

Di sektor ekonomi, PB PMII menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf belum maksimal. Pemerintah perlu membangun kemandirian ekonmi nasional.
"Pemerintah harus memperkuat koperasi dan UMKM sebagai pilar kemandirian ekonomi nasional... membangun pelabuhan baru yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan," ucapnya.

"Dalam konteks pendapatan negara, pemerintah sebaiknya menghapus kebijakan tax amnesty dan mengambil segala potensi keuangan negara dari transfer pricing," katanya.

Kemudian, di sektor tenaga kerja, PB PMII menilai pemerintah belum mampu menjamin secara penuh kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan keadilan di lingkungan kerja.

"Melihat fenomena tersebut, PB PMII mendesak pemerintah segera mencabut segala bentuk peraturan perundang-undangan yang merugikan para pekerja. Dan, segera berikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak para pekerja," katanya.

Kemudian, soal sektor demokrasi, HAM dan penegakan hukum, PB PMII menilai terjadi kemunduran. Menurut PB PMII, masih banyak tindakan represif aparat keamanan terhadap aktivis.

"Pertama, PB PMII merekomendasikan hal berikut. Pertama, kembalikan TNI dan Polri agar menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian, memberikan batasan yang jelas terkait kewenangan TNI dan Polri di ruang-ruang sipil, termasuk memastikan tidak ada jabatan negara yang diisi oleh anggota TNI-Polri selain jabatan yang berkaitan dengan institusinya," katanya.

"Kedua, Presiden Jokowi harus memastikan tidak adanya oknum petinggi kepolisian yang berelasi dengan kelompok oligark. Ketiga, Pemerintah harus segera menghentikan dan membubarkan Program Komponen Cadangan (Komcad) Kementrian Keamanan. Keempat, Presiden beserta jajaran pemerintahan harus melaksanakan komitmen penyelesaian kasus-kasus HAM dan menjamin perlindungan HAM dimanapun dan di ruang apapun," ucapnya.

Simak juga 'Refleksi 2 Tahun Jokowi, Golkar Pamer Capaian UU Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/tor)