.webp)
Rapat kerja (raker) yang digelar KPK di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa menuai kritik dari mantan pegawainya. Di sisi lain, pimpinan KPK membalas bahwa para mantan pegawai itu sebelumnya pernah mengikuti raker di luar kota.
Bermula dari cuitan mantan penyidik KPK Novel Baswedan di Twitter. Novel menyinggung perihal etis-tidaknya raker KPK di luar kota di tengah pandemi virus corona (COVID-19).
"Pimpinan KPK dan pejabat utamanya besok dan lusa melaksanakan raker di Hotel Sheraton Yogya dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start dari Mapolsek Ngemplak sampai warung kopi Kaliurang Yogya. Etis nggak sih di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?" cuit Novel melalui akun Twitter @nazaqistsha, Rabu (27/10). Cuitan Novel telah disesuaikan sesuai kaidah bahasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Membalas cuitan itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya dilakukan di luar kota. Bahkan, lanjut Ghufron, para mantan pegawai yang kini mengkritisi itu pernah juga mengikuti raker serupa.
"Semuanya diikuti oleh struktur, misalnya Pak Giri dulu Deputi Direktur Dikmas mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas juga ikut," kata Ghufron saat ditemui di Sheraton Mustika Yogyakarta.
"Jadi struktur bukan hanya hari ini sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun bagian yang ikut serta. Kalau kemudian sekarang dikritik, itu kan Anda yang bisa menyimpulkan sendiri," tambahnya
Adapun agenda raker KPK selama 3 hari di hotel bintang 5 Sleman ini meliputi rapat evaluasi kinerja/rapat tinjauan kinerja (REK/RTK) tahunan; evaluasi dan perumusan regulasi pasca-alih status pegawai KPK menjadi ASN; serta pembaruan struktur kelembagaan.
"Penyusunan struktur baru setelah ke ASN karena tentu kulturnya berbeda, strukturnya berbeda, dan juga mekanisme kerja di kami perlu disesuaikan. Yang selama ini kami menggunakan Perkom No 7 Tahun 2020 setelah menjadi ASN tentu banyak kami sesuaikan kembali," jelas Ghufron.
Sementara itu, pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, menegaskan agenda raker di luar daerah bukan kali ini saja dilaksanakan.
"Sebelum periode sekarang pun sudah sering dilakukan di luar. Periode saya kan ini periode kedua saya. Makanya itu sudah menjadi hal yang rutin," kata Marwata.
Balasan dari pimpinan KPK itu lantas disambut lagi oleh Giri Suprapdiono selaku mantan Direktur Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK. Dia turut mengkritisi raker KPK di hotel bintang lima di Yogyakarta itu.
"Pergeseran nilai KPK bukan sekadar raker dinas yang berlebihan dan terkesan menghabiskan APBN jelang akhir tahun, namun hal lain seperti permintaan mobil dinas pejabat KPK, kenaikan gaji pimpinan, pembiayaan narasumber KPK dari anggaran pihak pengundang, sikap antikritik, dan sebagainya. Praktik ini sangatlah tidak pantas dan tidak etis dilalukan saat pandemi dan ekonomi masyarakat sedang sulit. Biaya kegiatan tersebut uang rakyat, pertanggungjawabannya berat," kata Giri.
"Ketika kami di dalam kami konsisten mengkritik pergeseran nilai ini, kita duga mereka tidak suka dengan sikap kita, sehingga kami disingkirkan lewat TWK. Raker di hotel bintang lima lengkap dengan kegiatan yang mengada-ada adalah pemborosan keuangan. KPK juga miskin prestasi saat ini, kepercayaan masyarakat menurun drastis, pimpinan dan pegawai terbukti melanggar berat etika, bahkan ada yang terbukti pidana. Dalih kegiatan untuk tim building hanyalah argumen dangkal, karena di saat yang sama mereka merusak kekompakan dan kesatuan KPK melalui polemik TWK dan program yang kontroversial," imbuhnya.
Sebelumnya, kritik serupa disampaikan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko. Dia mengaku heran dengan jawaban dari Nurul Ghufron saat membalas kritik dari Novel Baswedan.
"Jawaban kayak anak-anak saja," kata Sujarnako kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Pria yang akrab disapa Koko ini mengatakan pimpinan KPK salah dalam menafsirkan kritik yang dilontarkan mantan pegawai KPK Novel Baswedan itu. Kata Koko, semua insan KPK yang tertulis namanya dalam surat tugas pasti ikut dalam kegiatan.
"Tentu setiap insan yang sudah ada surat tugasnya di KPK pasti ikut. Konteksnya bukan itu. Kritik Novel ini kritik membangun sebetulnya," ucapnya.
Koko lalu menyinggung saat era kepemimpinan Agus Rahardjo cs yang menggunakan gedung KPK untuk menyelenggarakan kegiatan. Koko menyebut sejatinya KPK mempunyai jargon hidup sederhana.
"Ingat saya zaman kepemimpinan Agus Rahardjo setelah KPK punya gedung sendiri diutamakan memakai gedung sendiri apabila cukup memadai, KPK selalu punya jargon hidup sederhana ditambah situasi saat ini masih pandemi," tuturnya.
"Pesan saya tolong pimpinan KPK lebih dewasa menanggapi kritik masyarakat," imbuh Koko.
