Sidang Suap Nurdin Abdullah

Profesor Mudzakir Jadi Saksi Meringankan Nurdin: OTT Tak Dikenal di Pidana

Hermawan Mappiwali - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 16:12 WIB
Pakar hukum pidana Prof Mudzakir menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. (Hermawan/detikcom)
Pakar hukum pidana Prof Mudzakir menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. (Hermawan/detikcom)

Profesor Mudzakir Nilai Tak Ada Bukti Nurdin Abdullah Terima Gratifikasi

Ahli hukum pidana, Prof Mudzakir menyebut penerimaan uang kontraktor yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah, tak dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk gratifikasi. Ahli menilai, gratifikasi bila penerimaan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

"Tidak ada bukti yang menurut pendapat saya sampai hari ini yang menyatakan itu (penerimaan duit kontraktor) adalah dimiliki oleh pribadi terdakwa," ungkap ahli saat jadi saksi meringankan terdakwa di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (28/10/2021).

Pernyataan tersebut bermula ketika majelis hakim yang diketuai Ibrahim Palino meminta ahli menjelaskan yang dimaksud suap dan gratifikasi dalam konteks kasus Nurdin Abdullah. Hakim meminta bagaiman cara mengidentifikasi dua tindak pidana tersebut.

Ahli kemudian menjelaskan penerimaan sesuatu belum dapat dikatakan gratifikasi apabila penerimaan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi penyelenggara negara, dalam hal ini Nurdin Abdullah sebagai terdakwa.

"Pertanyaan majelis, bagaimana, apakah dia suap atau gratifikasi? Kalau gratifikasi, kalau dia ngomong jangan kasikan saya kasikan untuk yayasan sosial sana, apa salah seperti itu?" ungkap ahli.

"Kalau menurut saya itu bukan pidana. Tidak termasuk sebagai perbuatan pidana. Kan itu sah saja kan, karena apa, karena dipakai dalam rangka untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau dipakai untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, itulah bahwa dia menerima untuk dirinya. Pendapat ahli selalu begitu," imbuhnya.

Ahli kemudian menyinggung perihal dana corporate social responsibility (CSR) yang mana dikeluarkan untuk kepentingan orang banyak. Ahli kemudian mengidentikkan dana CSR tersebut dengan pemberian sesuatu dari kontraktor yang sifatnya untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Tadi saya katakan, kontraktor mau apa, kalau dia memberikan keuntungan, keuntungannya diserahkan kepada yayasan atau kepentingan umum yang lain, kan boleh. Kalau menurut saya boleh. Itulah bagian dari pada corporate itu, kan dana CSR juga sama dipakai untuk yang lain juga sama. Boleh saja, keuntungan corporate itu," katanya.

Ahli kemudian menyampaikan pandangan bahwa sejauh ini, belum ada bukti yang menyebut Nurdin menerima pemberian sesuatu dari kontraktor untuk kepentingan pribadi.

"Kalau itu tidak ada, bagaimana itu bisa membuktikan bahwa dia gratifikasi, bagaimana dia bisa membuktikan suap kalau suap harus ada deal, jabatan apa yang mempengaruhi dia menerima itu," pungkas ahli.


(nvl/idh)